Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEJUANG milisi lokal yang menentang kudeta militer di Myanmar telah mundur dari kota Mindat di barat laut setelah berhari-hari diserang oleh pasukan tempur yang didukung oleh artileri.
Amerika Serikat dan Inggris meminta tentara untuk menghindari korban sipil, sementara Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang dibentuk oleh loyalis pemimpin terpilih Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, meminta bantuan internasional.
Pertempuran di kota perbukitan Mindat, sekitar 100 km dari perbatasan India di negara bagian Chin, adalah beberapa yang terberat sejak kudeta berlangsung.
"Untuk menghindari konfrontasi, kami mundur karena khawatir atas kerusakan kota," kata seorang pejuang, menambahkan bahwa hanya wanita dan anak-anak yang tersisa di kota berpenduduk lebih dari 40.000 itu yang sekarang sebagian besar diduduki oleh tentara.
"Karena semua anak laki-laki dan pria terlibat dalam pertarungan ini, mereka semua dalam pelarian,” imbuhnya.
Situs web Radio Free Asia (RFA) yang didanai AS mengutip seorang anggota kelompok itu yang mengatakan lima pejuangnya tewas, tetapi diyakini telah menimbulkan kerugian beberapa kali lipat lebih banyak pada tentara, yang secara luas dikenal sebagai Tatmadaw.
Televisi Myawaddy yang dikendalikan tentara mengatakan pada hari Sabtu bahwa beberapa pasukan keamanan tewas dan lainnya hilang setelah serangan oleh "orang-orang yang tidak bermoral".
“Pasukan keamanan akan bekerja siang dan malam untuk menertibkan,” tambahnya.
Pertempuran itu menandai kemunculan Angkatan Pertahanan Chinland, salah satu dari beberapa kelompok baru yang muncul menentang junta di negara yang sudah memiliki sekitar puluhan kelompok etnis bersenjata tersebut.
Baca juga : Protes Kudeta, Pesepak Bola Myanmar Boikot Timnas
Para pejuang juga mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Pasukan Pertahanan Rakyat dari pemerintahan bayangan.
"Kami ingin mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna mengakhiri semua kekerasan di Tatmadaw dan melindungi orang-orang Mindat yang tidak berdaya," kata Pemerintah Persatuan Nasional dalam sebuah pernyataan.
Kedutaan besar AS dan Inggris di Myanmar menyuarakan kepedulian terhadap warga sipil di Mindat.
"Penggunaan senjata perang oleh militer terhadap warga sipil, termasuk pekan ini di Mindat, adalah demonstrasi lebih lanjut dari kedalaman yang akan ditenggelamkan rezim, untuk mempertahankan kekuasaan," kata kedutaan AS dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan kepada militer untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil,” tegasnya.
Misi Inggris mengatakan bukti kekejaman harus dikirim ke penyelidik PBB sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.
Negara-negara Barat telah memimpin kecaman terhadap junta dan menerapkan sanksi terbatas sejak mengambil alih kekuasaan dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi pada bulan November.
Klaim penyimpangannya ditolak oleh komisi pemilihan. Setidaknya 790 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta dalam menindak protes terhadap pemerintahannya, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Militer, yang membantah angka itu, memberlakukan pembatasan ketat pada media, informasi, dan internet. (Straitstimes/OL-7)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
SEORANG WNI asal Sumatera Utara berinisial FK berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Laukkaing, Myanmar dan tiba di Medan pada Jumat (1/12).
Presiden Joko Widodo mengatakan upaya untuk membantu mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar akan membutuhkan waktu yang panjang.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
AMNESTY International menyebut 2022 sebagai tahun perang dan protes. Mulai dari invasi Rusia di Ukraina, protes di Iran, hingga konflik di Myanmar serta Etiopia.
PEMERINTAH bayangan Myanmar telah meminta bantuan internasional untuk mempersenjatai pasukan perlawanannya melawan militer yang berkuasa.
PASUKAN junta Myanmar membunuh beberapa anggota pasukan pertahanan lokal dalam satu hari bentrokan, pada Jumat (10/9).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved