Alasan Instabilitas, Junta Myanmar Tolak Kunjungan Utusan ASEAN

JUNTA militer Myanmar menyatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan Perhimpunan Negara Tenggara (ASEAN) sampai dapat membangun stabilitas di negara itu.

Penolakan pihak junta Myanmar dengan alasan sedang menghadapi protes nasional atas kudeta yang mereka lancarkan untuk menggulingkan pemerintah terpilih tiga bulan lalu,

Para pemimpin negara-negara ASEAN telah mencapai konsensus tentang lima poin pada pertemuan puncak tentang krisis Myanmar bulan lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh perancang kudeta 1 Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Konsensus tersebut mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawan politiknya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN.

"Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara," kata Juru Bicara Dewan Militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Jumat (7/5).

"Hanya setelah kami mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, kami akan bekerja sama mengenai utusan itu," kata Kaung.

Kaung Htet San menegaskan bahwa junta akan mempertimbangkan saran yang telah dicapai dalam pertemuan ASEAN jika itu membantu visi junta untuk negara.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang memicu kemarahan masyarakat yang tidak mau menoleransi kembalinya kekuasaan militer setelah lima dekade pengelolaan ekonomi yang berantakan dan keterbelakangan.

Protes dan pawai telah berlangsung hampir setiap hari. Demonstrasi besar terbaru pro-demokrasi berlangsung pada Jumat (7/5) di ibu kota komersial, Yangon, dan protes yang lebih kecil di setidaknya muncul di 10 tempat lain di seluruh negeri.

Sedikitnya sudah 769 orang tewas dan hampir 3.700 lainnya ditahan dalam tindakan keras militer terhadap para demonstran anti-kudeta, menurut kelompok advokasi yang memantau krisis.

Sebaliknya, junta mengatakan pihaknya sedang memerangi 'teroris'. Pada Jumat (7/5), Kaung Htet San mengatakan lebih banyak penangkapan penghasut kekerasan telah dilakukan daripada yang diumumkan secara terbuka.

Pertemuan ASEAN pada 24 April 2021 lalu di Jakarta dipuji sebagai keberhasilan oleh mereka yang hadir.

Tetapi, kalangan analis dan aktivis tetap skeptis bahwa para jenderal Myanmar akan menerapkan rencana lima poin ASEAN, yang tidak memiliki kerangka waktu atau menyebutkan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Kaung Htet San mengatakan para pemimpin ASEAN telah memberikan saran-saran positif kepada Min Aung Hlaing, tetapi apakah masukan tersebut akan diikuti atau tidak tergantung pada situasi di Myanmar, dan apakah gagasan mereka "membantu visi kami selanjutnya". (Ant/OL-09)