Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARA pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN telah menggelar ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu (24/4).
Pertemuan yang dipimpin oleh Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ini diselenggarakan salah satunya untuk mengatasi masalah krisis Myanmar yang menjadi kepentingan bersama bagi semua negara anggota ASEAN.
Hassanal Bolkiah mengatakan, sebagai keluarga, ASEAN menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di negara tersebut, termasuk laporan kematian dan eskalasi kekerasan serta telah berdiskusi secara mendalam tentang perkembangan terkini di Myanmar. Hasil dari diskusi dalam pertemuan ini, ASEAN kemudian menyetujui lima poin konsensus guna mengakhiri krisis Myanmar.
Baca juga: Meutya Hafid Dukung Pertemuan Pemimpin Asean Bahas Myanmar
“Kami mengakui positif ASEAN dan peran konstruktif dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan mata pencaharian mereka, dan karena itu menyetujui Lima Poin Konsensus,” kata Ketua ASEAN Leaders Meeting itu dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (24/4).
Adapun Lima Poin Konsensus mengenai situasi di Myanmar yakni, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
“Kami juga mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik termasuk orang asing,” imbuhnya. (OL-4)
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved