Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Biden Jajaki Pajak Penyesuaian untuk Atasi Perubahan Iklim

Atikah Ishmah Winahyu
24/4/2021 10:10
Biden Jajaki Pajak Penyesuaian untuk Atasi Perubahan Iklim
Presiden AS Joe Biden menyampai pidato Leaders Summit on Climate Session 5 di Gedung Putih, Washington, AS, secara virtual.(JIM WATSON / AFP)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang menjajaki gagasan pajak penyesuaian yang akan mengenakan pungutan pada impor dari negara-negara dengan kebijakan iklim yang lebih lemah, Jumat (23/4) waktu setempat.

"Presiden Biden, saya tahu, sangat tertarik untuk mengevaluasi mekanisme penyesuaian perbatasan," kata utusan khusus Gedung Putih untuk iklim John Kerry dalam sebuah wawancara.

"Dia ingin memeriksa itu dan melihat apakah itu sesuatu yang perlu kami terapkan,” imbuhnya.

Gagasan tersebut menarik minat para pemimpin dunia sebagai cara untuk melindungi pekerja rumah tangga yang membuat barang-barang padat energi sambil mendorong negara lain untuk memangkas emisi mereka. Pajak tersebut akan menghalangi perusahaan untuk mengalihkan operasi ke negara-negara dengan aturan yang tidak terlalu ketat.

"Eropa sudah melihat itu secara mendalam, dan mereka akan mengakhiri penyebarannya jika mereka tidak mendapatkan kepuasan dari Tiongkok dan negara lain sehubungan dengan transisi dari batu bara," ujarnya tak lama setelah berpartisipasi dalam KTT iklim yang diselenggarakan oleh AS.

Biden mendukung penyesuaian perbatasan pada karbon selama kampanye presiden tahun lalu.

Perdana Menteri (PM)  Inggris Boris Johnson telah mendesak negara-negara G-7 untuk memberlakukan pajak pembatasan karbon. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah mengangkat gagasan tersebut sebagai kemungkinan area kolaborasi dengan AS.

Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan pada Maret akan mempertimbangkan penyesuaian perbatasan karbon untuk mendorong aksi iklim secara global sambil melindungi manufaktur domestik. (Aiw/Straitstimes/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya