Biden Janji Beri Pendanaan Iklim bagi Negara Miskin

AMERIKA Serikat berjanji untuk memberikan bantuan dana bagi negara-negara yang rentan dan miskin untuk memerangi perubahan iklim. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan untuk negara-negara berkembang dan memobilisasi investasi dari sektor swasta.

“Ide bagus dan niat baik tidaklah cukup. Kita perlu memastikan pembiayaan akan ada, baik publik maupun swasta, untuk memenuhi momen perubahan iklim,” kata Presiden Joe Biden dalam KTT Iklim secara virtual, Kamis (23/4).

“Semua negara harus berdiri bersama untuk membantu negara-negara yang paling rentan di dunia dan mereka yang paling tidak bertanggung jawab atas krisis iklim mengatasi dampak krisis iklim yang menghancurkan,” tambahnya dalam sesi tentang pembiayaan solusi iklim.

Biden mengumumkan pada 2024 AS akan menggandakan pembiayaan iklim publik tahunannya ke negara-negara berkembang berdasarkan levelnya selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Obama.

AS juga akan melipatgandakan pembiayaan publik untuk adaptasi iklim, langkah-langkah untuk membantu negara-negara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, di negara-negara berkembang pada 2024.

Selain itu, AS meluncurkan rencana yang menjabarkan visinya untuk mendanai respons dunia terhadap perubahan iklim, sebagai pengakuan atas urgensi krisis iklim dan penurunan tajam pendanaan iklim internasional Amerika selama pemerintahan Trump.

Rencana tersebut juga akan berusaha untuk mengakhiri investasi internasional dalam proyek bahan bakar fosil dan mengarahkan modal menuju investasi yang selaras dengan iklim.

Baca juga: Biden Gandakan Janji Pemangkasan Emisi AS

Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry menyoroti perlunya pemerintah bekerja sama dengan investor swasta dan lembaga keuangan internasional dalam upaya untuk beralih sepenuhnya ke sumber energi non-karbon.

“Pemerintah sendiri tidak mungkin menemukan semua investasi yang diperlukan,” kata Kerry.

“Tidak ada pemerintah di dunia yang memiliki cukup anggaran fiskal untuk dapat menyediakan apa yang kita butuhkan untuk melakukan transisi ini,” lanjutnya.

Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan departemennya akan berusaha keras mencari cara terbaik agar pendanaan iklim publik dapat disalurkan untuk memobilisasi investasi sektor swasta terbesar.

“Upaya di masa lalu untuk mendukung investasi swasta belum mencapai skala yang dibutuhkan untuk menghijaukan ekonomi global,” tuturnya.

Dia menambahkan pemerintahan Biden, pada bagiannya, akan bekerja dengan lembaga multilateral dan telah meminta US$1,2 miliar untuk Dana Iklim Hijau, US$485 juta untuk mendukung prakarsa iklim multilateral, dan lebih banyak dukungan untuk bank pembangunan dalam Anggaran 2022.

Sebelumnya, negara berkembang termasuk India dan Afrika Selatan telah meminta negara maju untuk berbuat lebih banyak untuk membantu mereka memenuhi target iklim.

“Kami menyerukan negara-negara maju, yang secara historis memikul tanggung jawab terbesar untuk emisi, untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap ekonomi berkembang,” kata presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Dia mengatakan bantuan perubahan iklim harus diberikan secara terpisah dan tidak boleh menjadi bagian dari bantuan pembangunan konvensional.

“Ketika diberikan dalam bentuk pembiayaan pinjaman, beban hutang negara-negara berkembang menjadi lebih buruk,” imbuhnya.

Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyerukan harga dasar karbon internasional di antara anggota G-20, dengan alasan sekelompok kecil penghasil emisi besar dapat memfasilitasi kesepakatan yang mencakup 80% dari penghasil emisi global.

Georgieva menturkan, menetapkan harga minimum yang kuat dapat membantu mengurangi emisi global, dengan menyatakan bahwa skema saat ini tidak memadai.

“Tetapi harga karbon global rata-rata, yang saat ini US$2 per ton, perlu naik menjadi US$75 per ton pada tahun 2030 untuk mengekang emisi sejalan dengan Perjanjian Paris,” tutur Georgieva.

“Campuran harga karbon yang terus meningkat dan investasi infrastruktur hijau dapat meningkatkan PDB global lebih dari 0,7 persen per tahun selama 15 tahun ke depan, dan menciptakan jutaan pekerjaan baru,” tukasnya.(Straitstimes/OL-5)