Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
UTUSAN Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun yang melawan junta, pada Jumat (9/4) mendesak zona larangan terbang, embargo senjata, dan sanksi yang ditargetkan.
"Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera," kata Kyaw Moe Tun pada pertemuan Dewan Keamanan. "Waktu adalah yang terpenting bagi kami.” "Tolong, tolong ambil tindakan,” imbuhnya.
Sejauh ini dia menyuarakan penyesalan atas tindakan yang kurang kuat dan memadai oleh komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB.
Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa junta sengaja menargetkan warga sipil dan dia menyuarakan kesedihan atas kematian anak-anak.
"Zona larangan terbang harus diumumkan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut yang disebabkan oleh serangan udara militer di wilayah sipil,” tuturnya.
"Tidak diragukan lagi tindakan ini tidak dapat diterima oleh kita semua di dunia modern ini.”
"Saya sangat yakin bahwa komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini terus terjadi di Myanmar,” tegasnya.
Dia juga menyerukan embargo senjata internasional dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan anggota militer serta keluarga mereka.
Semua investasi asing langsung juga harus ditangguhkan sampai pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, pintanya.
Sementara itu, 19 orang telah dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, lapor stasiun TV Myawaddy milik militer pada Jumat (9/4). Ini merupakan hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.
Laporan itu mengatakan pembunuhan terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara Yangon, kota terbesar Myanmar.
Darurat militer telah diberlakukan di distrik tersebut, yang mengizinkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
AMERIKA Serikat memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.
Utusan Palestina untuk PBB Majed Bamya menegaskan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida yang dilakukan Israel.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved