Sabtu 10 April 2021, 15:57 WIB

Pejabat Anti-Kudeta Myanmar Desak PBB Beri Sanksi Junta Militer

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Pejabat Anti-Kudeta Myanmar Desak PBB Beri Sanksi Junta Militer

UNITED NATIONS / AFP
Utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun.

 

UTUSAN Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun yang melawan junta, pada Jumat (9/4) mendesak zona larangan terbang, embargo senjata, dan sanksi yang ditargetkan.

"Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera," kata Kyaw Moe Tun pada pertemuan Dewan Keamanan. "Waktu adalah yang terpenting bagi kami.”  "Tolong, tolong ambil tindakan,” imbuhnya.

Sejauh ini dia menyuarakan penyesalan atas tindakan yang kurang kuat dan memadai oleh komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB.

Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa junta sengaja menargetkan warga sipil dan dia menyuarakan kesedihan atas kematian anak-anak.

"Zona larangan terbang harus diumumkan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut yang disebabkan oleh serangan udara militer di wilayah sipil,” tuturnya.

"Tidak diragukan lagi tindakan ini tidak dapat diterima oleh kita semua di dunia modern ini.”

"Saya sangat yakin bahwa komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini terus terjadi di Myanmar,” tegasnya.

Dia juga menyerukan embargo senjata internasional dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan anggota militer serta keluarga mereka.

Semua investasi asing langsung juga harus ditangguhkan sampai pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, pintanya.

Sementara itu, 19 orang telah dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, lapor stasiun TV Myawaddy milik militer pada Jumat (9/4). Ini merupakan hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara Yangon, kota terbesar Myanmar.

Darurat militer telah diberlakukan di distrik tersebut, yang mengizinkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Menlu: Indonesia akan Terus Perjuangkan Hak-hak Palestina

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 12 Mei 2021, 13:45 WIB
INDONESIA mengecam keras tindakan kekerasan yang terus menerus dilakukan pasukan Israel terhadap rakyat...
dok.Kemenlu RI

Indonesia Beri Hibah Alat Kesehatan kepada India

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 12 Mei 2021, 13:20 WIB
PEMERINTAH Indonesia mengirimkan bantuan hibah berupa 200 unit oxygen concentrator kepada India, Rabu...
AFP

Korban Tewas akibat Covid-19 di India Tembus 250 Ribu

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 12 Mei 2021, 13:00 WIB
KORBAN tewas akibat covid-19 di India telah melampaui 250 ribu kasus pada Rabu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya