Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIMPIN Partai Republik di Senat Amerika Serikat (AS) Mitch McConnell, Kamis (1/4), mengatakan pihaknya akan melawan rencana pembangunan infrastruktur Presiden Joe Biden yang akan memakan biaya US$2 triliun.
Biden mengajukan proposal pembangunan infrastruktur selama delapan tahun, yang mencakup upaya mengatasi perubahan iklim, yang diyakini akan menyerap jutaan tenaga kerja.
Presiden AS itu mengatakan akan membiayai proyek itu dengan menaikkan pajak korporasi dari 21% menjadi 28%.
Baca juga: Kuba Bangun Monumen Bendera Raksasa di Depan Kedubes AS
Gedung Putih mengaku berharap proyek itu mendapatkan dukungan dari Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres karena proposal itu populer bagi para pemilih.
Namun, satu bagian dari proposal itu hampir dipastikan tidak mendapatkan dukungan dari Partai Republik, yaitu penaikan pajak.
"Saya rasa paket yang mereka tawarakan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak kami. Menurut saya, hal terakhir yang kita butuhkan saat ini adalah peningkatan pajak," ujar McConnell.
"Saya akan pantang menyerah melawan mereka karena saya merasa apa yang meraka tawarkan tidak tepat untuk Amerika," imbuhnya. (AFP/OL-1)
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved