Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ANGGOTA parlemen India menyebut ada lebih dari 1.000 orang yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar telah menyeberang ke negara bagian Mizoram di India sejak akhir Februari.
Kmungkinan jumlah tersebut akan meningkat lebih lanjut, kata anggota parlemen dari Mizoram, K. Vanlalvena, pihak berwenang di negara bagian itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp pengungsi di dekat perbatasan.
"Kalau tidak, semua pengungsi akan terpencar di mana-mana di India," ujarnya.
Masuknya pengungsi ke India dimulai pada akhir Februari, beberapa minggu setelah militer Myanmar melancarkan kudeta, yang memicu gelombang protes ketika orang-orang menuntut dikembalikannya pemerintah sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Setidaknya 234 orang telah terbunuh sejak kudeta 1 Februari dimulai dan ribuan lainnya telah ditahan, menurut sebuah kelompok aktivis.
Militer Myanmar mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. Militer juga membela pengambilalihan kekuasaan di negara tersebut, dengan menuduh adanya kecurangan dalam pemilu pada 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Meskipun sejumlah polisi Myanmar dan keluarga mereka awalnya menyeberang karena menolak untuk mematuhi perintah untuk membubarkan aksi protes pro-demokrasi, Vanlalvena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin Myanmar karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram. "Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Jumlah polisi tidak meningkat," katanya.
Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta tanggapan terkait hal tersebut.
Sebelumnya, sekitar 400 orang dari Myanmar, termasuk polisi dan personel pemadam kebakaran, diyakini telah memasuki India, menurut seorang pejabat polisi senior India.
Pekan lalu, pemerintah federal India memerintahkan empat negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar, dan pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan, untuk mencegah masuknya ilegal dari negara tetangga dan untuk mendeportasi mereka yang telah menyeberang. Tetapi perintah itu telah ditentang oleh Mizoram. (Malay Mail/OL-8)
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
KOREA Selatan bersiap melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden berikutnya. Negeri Gingseng itu menghadapi tantangan tarif Donald Trump hingga unifikasi dengan Korea Utar
PARA pemimpin negara-negara anggota ASEAN menilai gencatan senjata sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Myanmar.
Lebih lagi, negara tetangga Indonesia di sebelah timur itu bisa mendorong pengaruh ASEAN di kancah dunia internasional.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya atau Seskab Teddy mengatakan Prabowo Subianto mengusulkan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved