Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WARGA distrik di kota terbesar Myanmar, Yangon, melarikan diri dengan truk dan tuk-tuk pada Selasa (16/3) setelah pasukan keamanan meningkatkan penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Sebagian besar negara telah gempar sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi bulan lalu, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut kembali ke demokrasi.
Polisi dan tentara telah menggunakan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk menghadapi pengunjuk rasa, bersama dengan pemadaman internet setiap malam untuk menghentikan pengunjuk rasa agar tidak bergerak.
Kekerasan terbaru oleh pasukan keamanan terlihat di beberapa kota pada Senin (15/3), yang menewaskan sedikitnya 20 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Hal itu menyusul hari paling mematikan sejauh ini dalam enam minggu sejak tentara menggulingkan pemerintah Suu Kyi, dengan AAPP melaporkan 74 orang tewas pada Minggu setelah penindasan kekerasan terhadap kerusuhan anti-kudeta di seluruh Myanmar.
Banyak dari kematian itu berasal dari Kota Hlaing Tharyar di Yangon, daerah penghasil garmen di pusat komersial dengan sebagian besar pabrik milik orang Tiongkok - beberapa di antaranya dihancurkan pada Minggu.
Junta militer pun bereaksi dengan memberlakukan darurat militer di daerah tersebut dan lima kota kecil lainnya yang menampung sekitar dua juta orang.
Pada Selasa pagi, media lokal The Irrawaddy menerbitkan foto-foto penduduk yang melarikan diri dari kota, berkerumun di atas truk.
Beberapa membawa hewan peliharaan mereka di belakang sepeda motor, sementara yang lain memasukkan barang-barang mereka ke dalam tas di atas tuk-tuk.
"Para pekerja migran dari Hlaing Tharyar melarikan diri, kembali ke negara bagian asal mereka," lapor media lokal Democratic Voice of Burma. "Kami bisa melihat orang-orang di jalan sejauh mata memandang," katanya. (AFP/Nur/OL-09)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved