Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Kriminal Internasional (ICC), Jumat (5/2), memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi terhadap berbagai masalah yang terjadi di wilayah Palestina, membuka jalan bagi jaksa ICC untuk membuka penyelidikan terkait kejahatan perang.
Jaksa Fatou Bensouda telah meminta ICC mengenai pandangan hukum mereka apakah pengadilan PBB itu memiliki yurisdiksi di wilayah yang diduduki Israel itu, setelah pada Desember 2019 mengaku ingin membuka penyelidikan di kawasan Palestina itu.
ICC, dalam sebuah pernyataan resmi, mengatakan mereka memutuskan, secara mayoritas, bahwa yurisdiksi pengadilan itu mencakup situasi di Palestina sesuai dengan Statuta ICC Roma, termasuk wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur.
Baca juga: Pemukim Yahudi di Tepi Barat Tembak Mati Warga Palestina
Palestina merupakan negara anggota ICC, yang didirikan pada 2002 untuk mengadili kejahatan yang terjadi di dunia, meski Israel tidak.
ICC menambahkan keputusan itu tidak mendahului perselisihan perbatasan berdasarkan undang-undang internasinal ataupun perbatasan di masa depan namun hanya menegaskan yurisdiksi pengadilan itu.
Bensouda meminta izin menggelar penyelidikan penuh selepas penyelidikan pendahuluan selama lima tahun sejak perang di Gaza pada 2014.
Israel dan Amerika Serikat mengecam keras keputusan ICC yang menyatakan memiliki yurisdiksi atas wilayah Palestina.
Sebelumnya, pemerintahan AS pimpinan Donald Trump telah menjatuhkan sanksi bagi jaksa dan sejumlah pejabat senior ICC.
AS, yang bukan merupakan anggota ICC, memberlakukan sanksi itu setelah mejatuhkan pencabutan visa bagi Bensouda dan jaksa ICC lainnya karena menggelar penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan personel militer AS di Afghanistan.
Bensouda, yang akan pensiun Juni mendatang, telah mendesak Presiden Joe Biden untuk mencabut sanksi tersebut. (AFP/OL-1)
Seiring berlanjutnya perang, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perbedaan antara hak prerogatif Israel dan Amerika.
Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah bahwa ia menghargai sikap menahan diri Riyadh.
Pernyataan itu disertai dengan rekaman yang menurut militer menunjukkan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai sistem pertahanan udara.
Terdapat laporan mengenai korban jiwa di berbagai sektor di banyak daerah tersebut, termasuk warga sipil. Sejauh ini, dua puluh sekolah telah terkena dampaknya.
Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi kriminal Israel yang menargetkan puluhan kota dan permukiman di Libanon, termasuk pinggiran selatan Beirut.
Iran menunda upacara perpisahan Ayatollah Ali Khamenei akibat kendala logistik dan ancaman keamanan. Israel ancam bunuh siapapun calon penerus Khamenei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved