Putin Sebut Aksi Protes Pro-Navalny Ilegal dan Berbahaya

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyebut protes massal yang menuntut pembebasan kritikus Kremlin, Alexey Navalny, ilegal dan berbahaya.

“Semua orang berhak mengutarakan pandangannya dalam kerangka hukum. Segala sesuatu yang melampaui kerangka hukum tidak hanya kontraproduktif tetapi juga berbahaya,” kata Putin.

“Dalam sejarah negara, kita telah berulang kali menghadapi situasi yang jauh melampaui hukum dan mengguncang masyarakat serta negara kita, di mana tidak hanya orang-orang yang terlibat di dalamnya yang menderita tetapi juga orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan itu," ungkapnya.

“Semua peristiwa ini yang baru saja saya bicarakan, tidak ada yang boleh menggunakannya untuk mencoba mencapai tujuan dan sasaran ambisius mereka, terutama di bidang politik. Ini bukanlah bagaimana politik dilakukan, setidaknya bukan politik yang bertanggung jawab," imbuhnya.

Polisi menahan lebih dari 3.000 pengunjuk rasa dan menggunakan kekerasan untuk membubarkan aksi tersebut. Massa mengabaikan cuaca dingin yang ekstrem dan peringatan polisi untuk secara terbuka menyerukan pembebasan segera pada pria berusia 44 tahun itu.

Beberapa pengunjuk rasa terluka dalam bentrokan dengan polisi antihuru hara, menurut kelompok pemantau protes OVD-Info.

Navalny, kritikus Putin yang paling terkemuka, ditangkap pada 17 Januari ketika kembali ke Rusia setelah tinggal selama lima bulan di Jerman untuk pemulihan dari dugaan keracunan yang dinilai berasal dari Kremlin. Sementara Kremlin mengatakan belum melihat bukti Navalny diracun.

Setelah mendarat di Moskow dan segera ditangkap, pria tersebut dipenjara selama 30 hari atas dugaan pelanggaran pembebasan bersyarat terkait kasus yang terjadi pada tahun 2014 atas tuduhan penggelapan. Navalny menyebut hal itu bermuatan politik.

Di sisi lain, sekutu Navalny menyerukan demonstrasi di seluruh Rusia pada 31 Januari 2021 untuk menuntut pembebasannya. Jika itu terjadi, protes akan berlangsung hanya dua hari sebelum Navalny dijadwalkan diadili pada 2 Februari, dengan tuduhan melanggar ketentuan hukuman percobaan 2014.

Kepala Jaringan Regional Politikus Oposisi Leonid Volkov meminta agar warga Rusia turun ke jalan untuk kebebasan Navalny, untuk kebebasan bagi semua, untuk keadilan.

Sebelumnya, tim Navalny menyerukan aksi unjuk rasa selama akhir pekan dengan merilis penyelidikan atas properti mewah di pantai Laut Hitam Rusia yang diduga dimiliki Putin.

Beberapa rekan dekat Navalny, termasuk aktivis terkemuka Lyubov Sobol dan juru bicaranya Kira Yarmysh ditangkap pekan lalu karena menyerukan Rusia untuk bergabung dalam demonstrasi. Istri Navalny, Yulia Navalnaya, juga ditahan dan kemudian dibebaskan.

Baca juga: Polisi Moskow Bentrok dengan Para Pendukung Navalny

Putin pada Senin membantah kepemilikan rumah yang luas itu.

“Tidak ada yang terdaftar di sana sebagai properti milik saya atau kerabat dekat saya, dan saya tidak pernah melakukannya,” tutur Putin.

Di samping itu, penahanan Navalny menyebabkan meningkatnya gesekan antara Rusia dan kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Kremlin tidak akan mengindahkan seruan tiga negara Uni Eropa yakni bekas republik Soviet Estonia, Latvia dan Lithuania, untuk menjatuhkan sanksi atas kasusnya karena ini adalah masalah domestik.

Uni Eropa pada Senin (25/1) mempertimbangkan sanksi baru terhadap Rusia atas kasus Navalny. Pun penanganan Kremlin atas protes akhir pekan.

Rusia pun menuduh AS mencampuri urusan dalam negerinya atas penahanan Navalny.

Juru bicara Putin Dmitry Peskov mempermasalahkan Kedutaan AS yang memperingatkan warga AS di Rusia tentang kemungkinan kerusuhan. Kemudian mengatakan kepada saluran TV pemerintah pada Minggu (24/1) bahwa campur tangan Washington dalam urusan dalam negeri Rusia mutlak.

“Tentu saja, publikasi itu tidak tepat,” kata Peskov.

"Dan tentu saja, secara tidak langsung, mereka benar-benar campur tangan dalam urusan internal kami,” tambahnya.

Sementara seorang juru bicara kedutaan AS mengatakan itu adalah praktik rutin bagi kedutaan dan konsulat AS untuk mengeluarkan pesan keselamatan kepada warga negara Amerika di luar negeri.(Aljazeera/OL-5)