TWITTER mengunci akun Kedutaan Tiongkok di Amerika Serikat setalah mengunggah postingan media sosial yang membela kebijakan Tiongkok terhadap muslim Uighur di wilayah Provinsi Xinjiang. Platform tersebut menilai, unggahan ini melanggar kebijakan perusahaan terkait dehumanisasi.
Akun Kedutaan Besar Tiongkok, @ChineseEmbinUS, memposting tweet bulan ini yang mengatakan bahwa wanita Uighur bukan lagi "mesin pembuat bayi," mengutip sebuah penelitian yang dilaporkan oleh surat kabar yang didukung pemerintah, China Daily.
Tweet tersebut dihapus oleh Twitter dan diganti dengan label yang menyatakan bahwa unggahan itu tidak lagi tersedia.
Meskipun Twitter menyembunyikan tweet yang melanggar kebijakannya, pemilik akun harus menghapus postingan tersebut secara manual. Akun kedutaan Tiongkok belum memposting tweet baru sejak 9 Januari.
“Kami telah mengambil tindakan pada Tweet yang Anda referensikan karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi, yang menyatakan, Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis,”kata juru bicara Twitter pada Kamis (21/1).
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak segera menanggapi tindakan Twitter tersebut.
Penangguhan akun Twitter kedutaan dilakukan sehari setelah administrasi Trump, pada jam-jam terakhir pemerintahannya, menuduh Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang, sebuah temuan yang didukung oleh pemerintahan Biden yang baru.
Twitter sudah diblokir di Tiongkok tetapi menjadi platform yang semakin disukai oleh diplomat negara tersebut dan media pemerintah. Tiongkok memiliki aplikasi mikroblogging mirip Twitter miliknya sendiri bernama, Weibo, yang memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif. Namun, situs tersebut diawasi secara ketat oleh sensor penguasa Tiongkok.
Tiongkok telah berulang kali menolak tuduhan pelecehan di wilayah Xinjiang, di mana panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya satu juta orang etnik Uyghur dan muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp.
Tiongkok telah mengakui keberadaan pusat-pusat tersebut dengan mengatakan bahwa pusat-pusat tersebut diperlukan untuk pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme.
Tahun lalu, sebuah laporan oleh peneliti Jerman Adrian Zenz yang diterbitkan oleh Jamestown Foundation yang berbasis di Washington menuduh Tiongkok menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa terhadap minoritas Muslim. (Aiw/Aljazeera/OL-09)
