Pascadilantik, Biden Teken Sejumlah Perintah Eksekutif

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden, usai dilantik, Rabu (20/1), menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk memutuskan kembali ke kesepakatan iklim Paris serta kewajiban memakain masker di semua gedung pemerintah.

Perintah eksekutif itu juga mencakup mempertahankan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengakhiri larangan masuk bagi warga negara mayoritas muslim, meningkatkan perlindungan bagi lingkungan hidup, dan meningkatkan upaya memerangi covid-19.

Hal lain yang masuk dalam perintah eksekutif itu adalah menghentikan pembanginan tembok di perbatasan AS-Meksiko serta meningkatkan keberagaman dan kesejajaran bagi kelompok minoritas di pemerintahan.

Baca juga: Biden Ingin Keadilan Akan Ditegakkan Untuk Kemenangan Demokrasi

Perintah eksekutif itu bertujuan mengakhiri kebijakan-kebijakan yang diambil pendahulunya, Donald Trump, dan memberikan arahan yang jelas bagi pemerintahan AS yang baru.

"Beberapa hal yang akan kita lakukan akan sangat jelas," ujar Biden.

"Kita akan memerangi perubahan iklim dengan cara yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan," imbuhnya mengenai kembalinya AS ke Kesepakatan Paris, kesepakatan yang ditandatangani mayoritas negara di dunia pada 2016 untuk membatasi pemanasan global.

Biden menegaskan langkah-langkah yang diambilnya untuk menghadapi pandemi covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 400 ribu warga AS, akan membantu mengubah jalur krisis di negara itu.

Keputusan Biden untuk mengembalikan AS ke Kesepakatan Paris disambut oleh para pemimpin dunia lainnya.

"Selamat datang kembali," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Kita kini bersama. Kita akan semakin kuat menghadapi tantangan yang ada. Semakin kuat membangun masa depan. Semakin kuat dalam melindungi planet kita," imbuhnya.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyambut keputusan Biden itu dengan mengatakan itu adalah langkah besar bagi negara penghasil polusi karbon terbesar dunia itu.

"Kami menantikan kepemimpinan AS dalam mempercepat upaya global menuju emisi nol," kata Guterres. (AFP/OL-1)