Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PENOLAKAN Donald Trump untuk menandatangani paket bantuan yang telah disepakati kongres menyebabkan jutaan warga Amerika yang tengah berjuang melawan kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19, kehilangan tunjangan pengangguran mereka pada Minggu (27/12). Tindakan ini memicu kemarahan para senior Partai Republik dan menuding Trump telah menimbulkan lebih banyak kesengsaraan pada masyarakat.
"Dia seharusnya menimbang delapan bulan lalu," kata Gubernur Maryland Larry Hogan.
"Rencana perlindungan gaji habis pada bulan Juli. Besok, tunjangan pengangguran habis. Jadi, tanda tangani tagihannya, selesaikan. Dan kemudian, jika presiden ingin mendorong lebih banyak, mari kita selesaikan juga," tegasnya.
Trump mengajukan keberatan atas uang bantuan sebesar $900 miliar, setelah disahkan oleh kongres pekan lalu. Padahal bantuan tersebut telah dinegosiasikan oleh menteri keuangannya sendiri Steven Mnuchin.
RUU itu tergeletak tanpa tanda tangan di meja presiden sejak Hari Natal, sementara Trump menghabiskan akhir pekan di Lapangan Golf Internasional Trump di West Palm Beach.
Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali mencoba memecahkan kebuntuan dengan pemungutan suara untuk meningkatkan jumlah pembayaran langsung, hari ini, Senin (28/12).
"Pada hari Senin kami akan mengadakan pemungutan suara yang tercatat pada tagihan kami yang berdiri sendiri untuk meningkatkan pembayaran dampak ekonomi menjadi $2.000," kata Nancy Pelosi, ketua DPR Demokrat, dalam sebuah pernyataan.
"Memberikan suara menentang RUU ini berarti menyangkal kesulitan keuangan yang dihadapi warga dan menolak bantuan yang mereka butuhkan."
Selain bantuan untuk warga Amerika yang sudah lama menderita, penolakan Trump untuk menandatangani paket itu juga menahan tagihan pendanaan $1,4 triliun, yang dapat mengakibatkan penutupan pemerintah AS pada Selasa dini hari.
Pakar keuangan mengatakan, beban keluarga Amerika akan semakin parah. Peneliti dalam studi ekonomi di Brookings Institution, Lauren Bauer memperkirakan 11 juta orang akan kehilangan bantuan segera setelah berakhirnya dua program pengangguran, dan jutaan lainnya akan menghabiskan tunjangan pengangguran lainnya dalam beberapa minggu.
Pakar asuransi pengangguran dan rekan senior di lembaga think tank Century Foundation, Andrew Stettner mengatakan warga yang kehilangan bantuan mungkin mendekati 14 juta karena pengangguran telah melonjak sejak akhir November.
"Semua orang ini dan keluarga mereka akan menderita jika Trump tidak menandatangani undang-undang sialan itu," kata Direktur Kebijakan di Institut Kebijakan Ekonomi Liberal Heidi Shierholz dalam sebuah tweet.
baca juga: Perang Dagang Bisa Memicu Naiknya Pengangguran di AS
Sekitar 9,5 juta orang telah mengandalkan program bantuan pengangguran pandemi yang berakhir Minggu. Program itu membuat asuransi pengangguran tersedia bagi pekerja lepas, pekerja pertunjukan, dan warga lain yang biasanya tidak memenuhi syarat. Bahkan jika Trump mengalah, berakhirnya program akan menyebabkan penundaan dalam proses pembayaran retrospektif, menambah beban keuangan bagi banyak orang. (The Guardian/OL-3)
Tingkat kerusakan pada fasilitas pengayaan uranium Fordow milik Iran, imbas serangan udara Amerika Serikat (AS), belum dapat dinilai saat ini.
Iran menegaskan bahwa program pengayaan uranium akan terus berlanjut.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan bahwa Amerika Serikat (AS) akan menerima balasan atas agresi yang mereka lakukan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Iran dilaporkan telah memindahkan sejumlah peralatan penting, termasuk uranium dari fasilitas nuklir Fordow beberapa hari sebelum serangan Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan keamanan global ke warganya menyusul ketegangan di Timur Tengah.
Penutupan Selat Hormuz diprediksi bakal mengganggu suplai minyak dunia, menyebabkan lonjakan harga, dan untuk sementara waktu mencegah kapal perang AS keluar dari Teluk Persia.
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved