Jepang akan Investasi Rp57 Triliun untuk Dukung SWF Indonesia

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan adanya komitmen investasi dari Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Maeda Tadashi untuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia.

Menurutnya, JBIC akan mendukung pendanaan SWF Indonesia dan diperkirakan dana tersebut akan mencapau US$4 miliar atau Rp57 triliun.

“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar US$4 miliar (Rp57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC) atau Lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat," ujar Luhut pada pertemuan di Tokyo, Jumat (4/12) waktu setempat.

Baca juga: Revolusi Bebek Karet di Thailand

Luhut didamping Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI Heri Akhmadi melanjutkan lawatan di Tokyo dan melakukan pertemuan maraton dengan Gubernur JBIC serta tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya di bidang finance dan energi.

“JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA). Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia–Jepang, dan semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia," lanjut Heri Akhmadi.

Komitmen yang disampaikan Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dan harapannya investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal I-2021.

“Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia," ujar Erick Thohir.

Luhut dan Erick dijadwalkan akan langsung bertolak ke Abu Dhabi dan Saudi Arabia, Sabtu (5/12) waktu setempat, guna jajaki dukungan untuk pembentukan NIA kepada pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, Luhut dan Erick juga bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi. Luhut menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan kepastian hukum kepada investor Jepang.

“Dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tentunya peraturan perpajakan Indonesia akan semakin baik," tutur Luhut.

Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia–Jepang turut diangkat Luhut dalam pertemuan tersebut, termasuk komitmen Jepang untuk realisasikan MRT Jakarta Fase 2 (dua) tepat waktu.

Agenda perubahan iklim juga menjadi pembahasan dalam pertemuan. Jepang berharap Indonesia dapat mendukung target Jepang untuk mencapai Carbon Neutral pada 2050.

“Kami siap mendukung pencapaian SDGs Indonesia melalui teknologi Jepang. Proyek Carbon Capture Storage yang tengah dibangun di Gundih, Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk komitmen Jepang," pungkas Menteri Kajiyama. (OL-1)