SELAMA beberapa tahun terakhir, hasrat Arab Saudi terhadap senjata telah tumbuh dan normalisasi hubungan dengan Israel tidak lagi menjadi mimpi. The Jerusalem Post menduga kerajaan tersebut kemungkinan akan meminta sesuatu dari Washington sebagai imbalan.
Awal pekan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terbang ke kota Neom di Saudi bersama sekretaris militernya, Brigjen Avi Bluth, dan Direktur Mossad Yossi Cohen bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. The Wall Street Journal kemudian melaporkan bahwa seorang penasihat senior Saudi mengatakan ketiganya membahas normalisasi dan Iran tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai.
Meski begitu, fakta kedua pemimpin itu bertemu langsung dan membiarkan pertemuan itu bocor ke media menunjukkan bahwa normalisasi antara dua negara paling kuat di Timur Tengah itu tidak terlalu jauh.
Meskipun Washington telah menjual senilai miliaran dolar AS berupa peralatan militer kepada Riyadh, AS telah terikat dalam Qualitative Military Edge (QME) Israel di Timur Tengah sebelum menjual persenjataan canggih apa pun ke negara-negara kawasan.
Namun musim panas ini, setelah normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan penjualan paket senjata ke UEA senilai hampir US$23,4 miliar mencakup jet tempur siluman F-35, drone dengan antikapal selam, dan rudal jelajah siluman. Arab Saudi tidak akan menandatangani kesepakatan normalisasi apa pun tanpa paket serupa atau yang bahkan mungkin lebih tinggi.
Laporan bulan Maret yang diterbitkan oleh Stockholm International Peace Research Institute menemukan bahwa impor senjata oleh negara-negara di Timur Tengah meningkat sebesar 61% antara 2015-2019 dibandingkan selama 2010-2014. Arab Saudi menerima 35% dari semua transfer senjata ke wilayah tersebut diikuti oleh Mesir (16%) dan UEA (9,7%).
Ekspor senjata Amerika ke Timur Tengah meningkat 79% selama dekade terakhir dan menyumbang 51% dari total ekspor senjata AS antara 2015-2019. Tahun lalu, lembaga itu menemukan impor senjata Timur Tengah hampir dua kali lipat dalam lima tahun sebelumnya. Arab Saudi menjadi importir senjata terbesar di dunia antara 2014-2018.
Penjualan senjata ke Arab Saudi tetap kontroversial, karena kerajaan itu memiliki catatan hak asasi manusia yang mengerikan dan memimpin aliansi negara-negara Arab (termasuk UEA) dalam perang melawan Houthi yang didukung Iran di Yaman. Perang itu telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan menyebabkan lusinan negara memberlakukan larangan penjualan senjata kepada Saudi.
Tetapi Riyadh mengimpor sebagian besar senjatanya, seperti jet tempur, tank, rudal, peralatan pengumpulan intelijen canggih, dan banyak lagi dari Amerika Serikat. Washington pun belum memberlakukan larangan apa pun.
Pembelian senjata Saudi tidak hanya terjadi dengan latar belakang perang di Yaman. Permusuhan dengan Iran yang meningkat juga menyebabkan kerajaan ingin memperoleh lebih banyak senjata.
Dengan Israel memberi Washington lampu hijau untuk menjual F-35 ke UEA, Arab Saudi kemungkinan menuntut hal yang sama. Selain rudal presisi canggih, Riyadh juga telah menyatakan minatnya pada sistem perlindungan aktif untuk kendaraan lapis baja, baterai pertahanan rudal, sistem interferensi elektronik, dan radar canggih, serta sistem deteksi lain. Mungkin juga menginginkan drone bersenjata canggih seperti drone MQ-9 Reaper dan persenjataan maritim.
Menyusul kesepakatan senjata yang ditandatangani antara UEA dan AS, banyak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu akan membawa siklus baru proliferasi senjata di wilayah yang sudah dipenuhi senjata. Apalagi negara-negara besar tidak ragu menggunakan kelompok proxy untuk berperang.
Dengan Iran dipandang sebagai ancaman global oleh Tel Aviv, Washington, dan Riyadh, Israel mungkin sekali lagi akan memberi lampu hijau pada penjualan senjata skala besar lain ke Saudi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan lebih jauh terhadap Teheran. (OL-14)
