Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PIDATO Presiden Joko Widodo di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB dinilai bakal mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Pidato Jokowi menyentil sejumlah isu strategis.
"Pidato itu akan membuat Indonesia kian diperhitungkan di mata dunia. Apalagi Presiden bicara kondisi yang up to date," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Rabu (23/9).
Jerry menilai pidato Jokowi mengedepankan kerja sama dan kolaborasi. Dua konsep tersebut dianggap mendesak untuk menghadapi kondisi global.
Baca juga: Dukung Palestina Merdeka, Jokowi: No Country Should be Left Behind
Sejumlah isu dikemukakan Jokowi mulai dari pandemi covid-19 hingga kemerdekaan Palestina. Jerry mengatakan Kepala Negara fokus mendorong persatuan dan perdamaian.
"Pidato itu juga ada masukan yang konstruktif agar kesatuan dijaga. Ini menunjukan Indonesia lebih cinta damai," ujar Jerry.
Menurut Jerry, pidato Jokowi realistis dan tidak mengawang. Buktinya, kata dia, saat Jokowi meminta pemimpin global bersatu meski harus memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
"Rivalitas bisa terus terjadi. Tapi semangat perdamaian yang lestari dan sejahtera harus diwujudukan, tutur dia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75. Pidato tersebut disampaikan dalam sesi Debat Umum SMU PBB yang digelar secara virtual pada Selasa (22/9) waktu New York atau Rabu (23/9) WIB. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved