Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMANDIRIAN dan akses terhadap obat dan vaksin saat ini menjadi isu yang sangat penting. Terutama di tengah masa pandemi covid-19 yang telah berdampak pada status kesehatan di 114 negara di seluruh dunia.
Tidak terkecuali negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, dengan jumlah kasus terinfeksi mencapai lebih dari 12.964.809 dan angka kematian sebanyak 570.288 orang.
Oleh sebab itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menilai, perlu ada kolaborasi pengembangan vaksin covid-19 di negara-negara anggota OKI.
Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara regulator (National Medicines Regulatory Authorities/NMRAs) dan industri farmasi negara anggota OKI dalam rangka pengembangan obat dan vaksin sebagai langkah strategis terhadap upaya penanganan pandemi covid-19.
"Secara global, juga sebagai langkah nyata dalam mempercepat implementasi Jakarta Deklarasi dan Rencana Aksi NMRAs OKI ” kata Penny K Lukito dalam pernyataan tertulis yang dikutip Media Indonesia, Minggu (6/9).
Baca juga : Diplomat Bisa Jadi Pemasar Andalan Kopi Indonesia
Dalam kerangka kerja sama dengan OKI, Indonesia melalui Badan POM telah membantu peningkatan kapasitas regulator di negara anggota OKI dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, serta mendukung kemandirian dalam produksi dan penyediaannya di negara anggota OKI yang membutuhkan.
Salah satunya melalui Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam bentuk sharing knowledge and experience di bidang obat dan vaksin.
Menurut Penny, posisi Indonesia sebagai Center of Excellence (CoE) di bidang vaksin dan produk biologi di antara negara anggota OKI memiliki peran yang penting untuk mendorong kerja sama strategis di bidang obat. Khususnya untuk mendukung ketersediaan dan kemandirian (self-reliance) dalam pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau bagi negara anggota OKI.
Sebelumnya, Badan POM telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Tim Sekretariat OKI berupa penjajakan kolaborasi dan kerja sama obat dan vaksin di negara anggota OKI.
Koordinasi tersebut menyepakati terlaksananya pertemuan teknis NMRAs dan Industri Obat dan Vaksin Negara-Negara OKI dalam bentuk workshop virtual, dengan agenda pertukaran informasi dan pengalaman terkait kerja sama pengembangan obat dan vaksin sekaligus pengalaman dalam menghadapi pandemi covid-19. (OL-7)
Studi klinis yang diterbitkan dalam jurnal New England Journal of Medicine menemukan obat diabetes mampu melambatkan perkembangan masalah motorik terkait penyakit Parkinson.
Meskipun obat-obatan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan kondisi tersebut, banyak orang mencari alternatif alami untuk mengontrol atau bahkan mengurangi risiko berbagai penyakit.
Salah satu saran, masyarakat juga perlu mewaspadai jika memperoleh skincare yang bertekstur terlalu kental atau lengket.
Penelitian terbaru menunjukkan obat untuk mengatasi diabetes dan obesitas, dapat meningkatkan risiko kelumpuhan lambung (gastroparesis).
Obat antinyeri seperti ibuprofen dan allopurinol adalah obat yang sangat merusak ginjal.
Pengidap migrain jangan mengonsumsi obat selama lebih dari 15 hari dalam sebulan karena bisa menyebabkan medication-overuse headache(MOH) atau sakit kepala akibat dosis obat berlebihan.
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Kami berharap tidak banyak tenaga kesehatan yang terjangkit vaksin covid-19,
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Persetujuan izin edar telah dirilis BPOM pada 9 Desember 2023 lalu.
Ke-19 pasien tersebut hanya bergejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka.
Upaya pemulihan ekonomi akan bergantung pada seberapa besar keberhasilan pemerintah menangani masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh virus korona.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved