Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PERDANA Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Tinggi terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak.
"Pemerintah memaklumi keputusan Mahkamah Tinggi hari ini yang memutuskan Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak bersalah atas semua tujuh pertuduhan melibatkan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd," ujar Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, Selasa (28/7).
Pemerintah menghormati keputusan mahkamah dan mengharap semua pihak agar terus memberikan kepercayaan kepada sistem perundangan serta kehakiman negara sebagai institusi yang bebas.
"Saya memahami perasaan dan sentimen rekan-rekan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Namun begitu, saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Perikatan Nasional akan senantiasa menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang," lanjut Perdana Menteri.
baca juga: Najib Razak Dinyatakan Bersalah atas Korupsi 1MDB
Pemerintah menghormati hak Datuk Seri Najib untuk banding atas hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah.
"Sama-samalah kita beri ruang kepada proses undang-undang untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan," pungkasnya. (OL-3)
Tragedi kematian Zara Qairina Mahathir, siswi berusia 13 tahun dari sekolah berasrama di Papar, Sabah, menarik perhatian nasional di Malaysia.
Investigasi kematian siswi SMKA Tun Datu Mustapha, Zara Qairina Mahathir, kini mengarah pada dugaan unsur kriminal dan perundungan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Agustus 2025.
Film ini bercerita tentang kembar laki-laki Ali dan Amir yang terpaksa harus mengurus diri sendiri ketika sang ayah meninggalkan mereka
Cakra Khan baru saja menyelesaikan dua konser luar biasa di Asia Tenggara lewat rangkaian Divine Concert Cakra Khan, yang digelar di dua negara yaitu Singapura dan Malaysia.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved