Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa di Singapura berhasil mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum, Jumat (10/7). Tetapi hasil akhir menunjukkan partai Perdana Menteri Lee Hsien Loong ini mengalami penurunan jumlah suara dibandingkan pemilu sebelumnya.
PAP, yang berkuasa sejak 1965, memenangi 83 dari 93 kursi parlemen atau 61,2% suara. Turun dari hampir 70% yang diraih PAP dalam jajak pendapat 2015.
Sementara Partai Pekerja yang oposisi mendapatkan 10 kursi. Ini merupakan hasil terbaiknya.
Pemilihan umum kali ini dipandang sebagai referendum tentang penanganan pemerintah terhadap penyebaran virus covid-19.
Kemenangan PAP sekarang membawa Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk memperpanjang masa jabatannya.
Putra pendiri negara dan penguasa lama Lee Kuan Yew, Lee telah menjabat sejak 2004. Namun, dia telah mengindikasikan jabatan periode selanjutnya adalah yang terakhir.
Mayoritas dua pertiga dari PAP memberinya kebebasan secara virtual dalam meloloskan legislasi kunci, meskipun kepemimpinan partai diharapkan memulai pencarian jiwa dengan dukungan rakyat yang semakin berkurang.
Uniknya, para pendukung Partai Pekerja walau tak menang), tapi mereka melakukan perayaan di jalanan. Mereka membunyikan klakson dan mengibarkan bendera partai.
"Hasilnya telah melampaui harapan bahkan dari beberapa di oposisi," ujar Loke Hoe Yeong, penulis First Wave, sebuah buku tentang sejarah oposisi Singapura, seperti dikutip oleh kantor berita AFP.
Baca juga: Hagia Sophia Kembali Jadi Masjid, AS Ungkap Kekecewaan
Dalam hal kasus per kapita, Singapura sekarang berada di peringkat di antara negara-negara yang terkena dampak terburuk di dunia meskipun tingkat kematiannya rendah. Perlu diketahui bahwa hampir semua kasus berasal dari dalam komunitas pekerja asing yang tinggal di asrama.
Untuk memastikan langkah-langkah keselamatan saat mencoblos, otoritas pemilu memerintahkan 2,65 juta pemilih untuk memakai masker dan membersihkan tangan mereka serta memakai sarung tangan sekali pakai sebelum menerima kertas suara dan mencoblos.
Singapura termasuk negara yang terdampak paling parah di kawasan Asia Pasifik. Ada lebih dari 45.000 kasus covid-19 di Singapura.
Singapura adalah satu dari sedikit negara yang mengadakan jajak pendapat selama pandemi covid-19.
Korea Selatan mengadakan pemilu pada April lalu, lalu warga Serbia mencoblos dalam pemungutan suara pada akhir Juni. Di kedua negara tersebut, para pemilih memberikan kepercayaan kembali ke pemerintahan yang berkuasa. (BBC/OL-14)
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini, namun tidak dipenuhi.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved