Putin dan Erdogan Sepakati Gencatan Senjata di Suriah

TURKI dan Rusia, Kamis (5/3), sepakat menghentikan pertempuran di Suriah utara yang telah memicu bencana kemanusiaan dan meningkatkan kekhawatiran bentrokan antara kedua negara.

Setelah lebih dari enam jam perundingan di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui gencatan senjata pada Jumat (6/3) dini hari.

Perjanjian itu juga akan menciptakan koridor keamanan di sepanjang jalan raya utama M4 di Suriah utara, tempat pasukan Turki dan Rusia akan mengadakan patroli bersama mulai 15 Maret.

Kesepakatan itu bertujuan menghentikan pertempuran sengit di Idlib, provinsi barat laut Suriah, tempat Ankara memerangi pasukan pemerintah yang didukung Moskow.

Hampir 1 juta warga sipil telah meninggalkan rumah mereka karena kekerasan dan puluhan tentara Turki telah terbunuh.

Baca juga: Serangan Rusia Tewaskan Warga Sipil

Dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut, Putin mengatakan bahwa perjanjian itu akan menjadi dasar yang baik untuk mengakhiri pertempuran di Idlib dan untuk menghentikan penderitaan penduduk sipil.

"Tujuannya adalah untuk menghindari krisis kemanusiaan yang semakin parah," kata Erdogan, seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/3).

Ia pun menambahkan Turki berhak membalas dengan segala kekuatannya terhadap serangan apa pun yang dilancarkan Damaskus.

Situasi di Idlib, kubu pemberontak terakhir dalam perang saudara yang berlangsung selama sembilan tahun di Suriah, telah menjadi kritis ketika Ankara untuk pertama kalinya melancarkan serangan langsung terhadap pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Turki telah lama mendukung kelompok-kelompok pemberontak tertentu melawan Assad, tetapi prioritasnya sekarang adalah untuk menghentikan masuknya pengungsi yang melarikan diri dari serangan yang telah ditekan pasukan rezim terhadap Idlib sejak Desember.

Ankara pun menuntut Uni Eropa mendukung tindakan mereka di Suriah. Pekan lalu, Turki membuka perbatasan dengan anggota UE, Yunani, bagi para imigran. Langkah Turki tersebut pun dikecam beberapa negara di blok tersebut sebagai "pemerasan".

Meski mendukung sisi berlawanan dalam perang di Suriah, Rusia dan Turki telah berupaya menyelesaikan konflik dan menghindari konfrontasi langsung.

Kedua negara menyepakati kesepakatan di kota Sochi di Rusia selatan pada 2018 yang menciptakan zona deeskalasi di Idlib dan mengizinkan penempatan 12 pos pengamatan Turki.

Menjelang pembicaraan pada Kamis (5/3), kedua pihak saling menuduh telah melanggar kesepakatan.

Ankara mengatakan Rusia tidak memenuhi bagian dari perjanjian yang menjamin tidak ada serangan terhadap Idlib dan status quo di lapangan.

Kemudian, Moskow mengatakan Turki melanggar perjanjian dengan mendukung "kelompok bersenjata ilegal" dan menuduh pasukan Turki bergabung dengan "teroris" di Idlib.

Turki secara resmi mendeklarasikan operasi melawan pemerintah Assad pada akhir pekan setelah 34 tentara Turki tewas dalam serangan udara yang dituduhkan kepada Damaskus. (AFP/OL-1)