Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan selamat dari pemakzulan usai mayoritas senator di Senat AS menentang dihadirkannya saksi atau bukti baru dalam persidangan.
Menghadirkan saksi dan bukti baru dalam persidangan pemakzulan Trump merupakan sesuatu yang terus diupayakan Partai Demokrat.
Dikutip dari BBC, Sabtu (1/2), Demokrat sempat berharap empat senator Partai Republik akan mendukung pemanggilan saksi. Namun saat pemungutan suara dilakukan, hanya dua dari empat senator Republik yang mendukung pemanggilan tersebut.
Persidangan di level Senat AS kini melangkah menuju pemungutan suara terakhir, untuk menentukan apakah Trump akan dilepaskan atau tidak dari jerat pemakzulan.
Sejak masuk ke level Senat, sejumlah politisi senior Republik berusaha mempercepat persidangan pemakzulan Trump dengan mengesampingkan kemungkinan adanya saksi atau bukti baru.
Baca juga: Senat AS Tolak Panggil Saksi Baru dalam Sidang Pemakzulan Trump
Secara khusus, mereka semua berusaha menghindari kesaksian dari mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.
Menurut laporan New York Times, Bolton telah menuliskan dalam sebuah buku terbarunya bahwa Trump secara langsung memerintahkan dirinya menahan bantuan militer untuk Ukraina.
Penahanan bantuan bertujuan agar Ukraina mau menyelidiki Hunter Biden, anak dari politikus Demokrat Joe Biden, terkait pemilihan umum AS 2020.
Kesaksian dari Bolton mengenai keterlibatannya dalam skandal Ukraina dikhawatirkan Republik dapat meruntuhkan semua argumen tim hukum Trump.
Trump menghadapi dua dakwaan dalam proses pemakzulan ini. Pertama, mengenai penyalagunaan wewenang dan kedua, menghalangi penyelidikan pemakzulan yang dilakukan Kongres AS.
Dakwaan pertama berasal dari percakapan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Juli lalu. Kala itu, Trump meminta Zelenskiy untuk menyelidiki Hunter Biden demi keuntungan di pilpres 2020.
Sementara dakwaan kedua berasal dari tudingan Trump secara sengaja menghalang-halangi proses investigasi pemakzulan yang dilakukan Kongres AS.
Pemungutan suara terakhir mengenai apakah Trump akan dimakzulkan atau tidak akan berlangsung di Senat AS pada Rabu (5/2) mendatang. (OL-1)
Iran menegaskan belum ada negosiasi langsung dengan AS dan menyebut kontak baru sebatas mediator, memukul klaim Washington soal diplomasi.
Trump mengklaim Iran mengirim 20 kapal tanker minyak ke AS lewat Selat Hormuz sebagai tanda hormat, di tengah negosiasi yang disebut makin dekat.
Aksi No Kings yang ketiga sekaligus terbesar berlangsung pada 28 Maret 2026 di Amerika Serikat. Menurutnya, para demonstran memandang kebijakan pemerintahan Trump
AKSI protes besar-besaran menentang pemerintahan Presiden Donald Trump kembali berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat dalam gelombang demonstrasi bertajuk No Kings.
DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat tengah merancang skenario serangan darat ke Iran untuk beberapa pekan di tengah pengerahan personel AS ke Timur Tengah.
Gerakan No Kings mengguncang Amerika Serikat setelah aksi massa serentak digelar di lebih dari 3.300 titik di seluruh 50 negara bagian pada Sabtu (28/3).
PERWAKILAN Demokrat Al Green dari Texas mengatakan ia baru saja mengajukan Pasal-Pasal Pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas dugaan ancaman pembersihan etnis di Gaza.
EKS Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terbang tetap membantah bersalah dalam kasus yang jika terbukti dapat membuatnya dipenjara puluhan tahun.
Otoritas federal AS dan Kepolisian Capitol memperingatkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kelompok milisi telah membahas serangan 4 Maret kepada Partai Demokrat.
Pimpinan minoritas Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell menyampaikan teguran pedas terhadap Donald Trump pada Sabtu (13/2), meskipun memberikan suara membebaskan Trump.
Donald Trump selamat dari persidangan pemakzulan kedua pada Sabtu (13/2). Senat AS membebaskannya atas tuduhan penghasutan penyerangan Gedung Capitol AS.
Tindakan Trump tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin hak untuk kebebasan berbicara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved