Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SETELAH Hong Kong diliputi periode yang relatif tenang setelah demonstrasi lebih dari enam bulan, para demonstran pro-demokrasi Hong Kong kembali turun ke jalan pada Minggu (1/12).
Para demonstran berencana melancarkan tiga aksi hari ini, termasuk pawai ke konsulat AS untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemimpin AS yang mendukung aksi protes dengan mengabulkan undang-undang hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi Hong Kong.
Adapun pada sore harinya, para demonstran akan melakukan pawai yang mengulangi lima tuntutan gerakan pro-demokrasi. Di antaranya, pemilihan langsung untuk legislatif dan kepemimpinan Hong Kong serta penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan polisi Hong Kong terhadap para demonstran.
"Saya hanya ingin mengingatkan semua orang bahwa meskipun ada kemenangan kecil (prodemokrasi) dalam pemilihan dewan distrik, kita tidak boleh lupa mengapa kita memulai semua ini dan kita harus kembali ke tema utama kita -- merebut kembali Hong Kong, revolusi zaman kita; lima tuntutan, tidak kurang," tulis seorang pengurus pengerahan massa di forum daring Hong Kong LIHKG.
Polisi telah mengeluarkan izin yang disebut surat tidak keberatan untuk ketiga rangkaian aksi tersebut, termasuk pawai pada pagi hari bagi anak-anak dan manula yang berlangsung damai tanpa insiden.
"Saya ingin memohon kepada semua orang untuk tetap sangat terkendali selama jam-jam yang dicakup oleh surat tidak keberatan. Kalau tidak, saya dapat dituduh menghasut kerusuhan," tulis pengurus jalannya aksi dalam unggahan yang ditulis secara anonim.
Sebelumnya pada Sabtu (30/11) malam, polisi Hong Kong kembali menembakkan tiga putaran gas air mata untuk pertama kalinya sejak pemilu lokal digelar akhir pekan lalu yang membawa kemenangan bagi kubu prodemokrasi Hong Kong. Gas air mata dikeluarkan setelah demonstran memblokir jalanan di lingkungan Mong Kok.
Sementara itu, sebuah video yang muncul secara daring juga menunjukkan seorang demonstran menyerang secara brutal seorang pria, ketika ia berusaha untuk membersihkan barikade yang dibuat demonstran.
Pria yang dicemooh tersebut, terantuk dan ambruk setelah kepalanya dipukul dengan benda logam berat oleh demonstran, yang membuatnya terluka dan berdarah.
"Itu bisa membunuhnya," ujar kepala polisi Tang Ping-keung dalam wawancara radio pada Minggu (1/12) pagi.
Sebuah sumber kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden yang terlihat dalam video tersebut terjadi di Mong Kok pada Sabtu (30/11) malam dan tengah diselidiki. Belum diketahui secara pasti kondisi terkini pria tersebut.
Namun, pihak berwenang rumah sakit mengatakan, tiga orang terluka terkait demo dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu (30/11) malam. Satu di antaranya telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara dua lainnya berada dalam kondisi stabil. (AFP/Uca/OL-09)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menerapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan aliansi BRICS.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat posisi tawar dagang di hadapan Amerika Serikat secara strategis.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin, 7 Juli 2025, dibuka menguat ke level 6865.
ISRAEL telah menerima tanggapan resmi dari Hamas terkait usulan gencatan senjata baru di Jalur Gaza.
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
California tengah dilanda kebakaran hutan terbesar yang pernah dihadapi negara bagian tersebut sejak awal 2025.
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved