Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BALI Democracy Forum ke-12 bakal dihelat di Bali pada 4-5 Desember 2019. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan mengungkapkan,. Tahun ini, BDF ke-12, bakal mengangkat tema demokrasi dan inklusivitas.
“Kita mencoba menjaga kesinambungan satu tema dengan tema sebelumnya. Tema BDF 2018, BDF ke-11 mengenai democracy and prosperity. Dan seiring perkembangan global, kita melihat bahwa salah satu kunci menuju prosperity adalah inklusivitas. Dalam kaitan inilah BDF ke-12 akan mengambil tema democracy and inclusivity,” kata Cecep saat temu pewarta di Kantin Diplomasi Kemenlu, Kamis (28/11).
Meski secara garis besar mengangkat tema inklusivitas, BDF ke 12 juga akan menekankan pada tema khusus yakni peran perempuan dalam demokrasi.
Tema ini akan dibahas di dalam diskusi tingkat menteri dan akan menghadirkan dua pembicara menteri perempuan, yakni Menteri Luar Negeri Kenya dan Menteri Luar Negeri Australia.
“Kemudian berbicara inklusivitas maka peran serta masyarakat dari berbagai kalangan menjadi sangat penting. Salah satu elemen penting yakni adalah peran perempuan. Untuk itu, secara khusus pada minister level kita akan mengangkat tema women leadership,” lanjut Cecep.
Baca juga : Indonesia Tolak Pengakuan AS Soal Permukiman Israel di Tepi Barat
Cecep juga mengharapkan BDP-12 memberikan hasil nyata, yaitu berupa tindak lanjut dari hasil pertemuan di BDF.
"Follow-up ini yang diharapkan lebih konkret kedepannya dan bisa memberikan impact yang lebih nyata," tegasnya.
Pada BDF 2019 kali ini, rencananya akan dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dan ditutup oleh Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid/
Acara tersebut rencananya bakal dihadiri oleh delegasi dari luar negeri, perwakilan negara dan organisasi internasional.
“Terkait dengan partisipasi sejauh ini kita mengundang 140 negara dan organisasi internasional yang sudah confirm hadir per hari ini adalah 81 negara dan organisasi. Kita harapkan seiring waktu sampai dengan hari H akan terus bertambah, jumlah delegasi yang hadir,” kata Cecep.
Baca juga : Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor
Sebanyak 81 perwakilan negara dan organisasi internasional mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam acara internasional itu. Selain itu juga bakal hadir 6 menteri luar negeri dan 6 wakil menteri.
"Sementara untuk jumlah menteri luar negeri yang hadir sejauh ini ada 6 kehadiran. Kita masih berharap beberapa negera yang mengindikasikan bisa segera mengkonfirmasikan kehadirannya. Sementara di level wakil menteri ada 6 juga," tegasnya.
Menteri luar negeri yang telah mengkonfirmasi kehadiran adalah Menteri Luar Negeri Palestina, Kenya, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Sementara wakil menteri luar negeri yang hadir adalah dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar dan Maladewa. (OL-7)
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved