Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BALI Democracy Forum ke-12 bakal dihelat di Bali pada 4-5 Desember 2019. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan mengungkapkan,. Tahun ini, BDF ke-12, bakal mengangkat tema demokrasi dan inklusivitas.
“Kita mencoba menjaga kesinambungan satu tema dengan tema sebelumnya. Tema BDF 2018, BDF ke-11 mengenai democracy and prosperity. Dan seiring perkembangan global, kita melihat bahwa salah satu kunci menuju prosperity adalah inklusivitas. Dalam kaitan inilah BDF ke-12 akan mengambil tema democracy and inclusivity,” kata Cecep saat temu pewarta di Kantin Diplomasi Kemenlu, Kamis (28/11).
Meski secara garis besar mengangkat tema inklusivitas, BDF ke 12 juga akan menekankan pada tema khusus yakni peran perempuan dalam demokrasi.
Tema ini akan dibahas di dalam diskusi tingkat menteri dan akan menghadirkan dua pembicara menteri perempuan, yakni Menteri Luar Negeri Kenya dan Menteri Luar Negeri Australia.
“Kemudian berbicara inklusivitas maka peran serta masyarakat dari berbagai kalangan menjadi sangat penting. Salah satu elemen penting yakni adalah peran perempuan. Untuk itu, secara khusus pada minister level kita akan mengangkat tema women leadership,” lanjut Cecep.
Baca juga : Indonesia Tolak Pengakuan AS Soal Permukiman Israel di Tepi Barat
Cecep juga mengharapkan BDP-12 memberikan hasil nyata, yaitu berupa tindak lanjut dari hasil pertemuan di BDF.
"Follow-up ini yang diharapkan lebih konkret kedepannya dan bisa memberikan impact yang lebih nyata," tegasnya.
Pada BDF 2019 kali ini, rencananya akan dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dan ditutup oleh Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid/
Acara tersebut rencananya bakal dihadiri oleh delegasi dari luar negeri, perwakilan negara dan organisasi internasional.
“Terkait dengan partisipasi sejauh ini kita mengundang 140 negara dan organisasi internasional yang sudah confirm hadir per hari ini adalah 81 negara dan organisasi. Kita harapkan seiring waktu sampai dengan hari H akan terus bertambah, jumlah delegasi yang hadir,” kata Cecep.
Baca juga : Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor
Sebanyak 81 perwakilan negara dan organisasi internasional mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam acara internasional itu. Selain itu juga bakal hadir 6 menteri luar negeri dan 6 wakil menteri.
"Sementara untuk jumlah menteri luar negeri yang hadir sejauh ini ada 6 kehadiran. Kita masih berharap beberapa negera yang mengindikasikan bisa segera mengkonfirmasikan kehadirannya. Sementara di level wakil menteri ada 6 juga," tegasnya.
Menteri luar negeri yang telah mengkonfirmasi kehadiran adalah Menteri Luar Negeri Palestina, Kenya, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Sementara wakil menteri luar negeri yang hadir adalah dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar dan Maladewa. (OL-7)
Hal itu terlihat dari kondisi lilitan lakban yang menutupi semua wajah dan posisi tubuh yang tidak menunjukkan ada tanda-tanda gelagapan akibat pernafasan tersumbat.
Irjen Karyoto mengatakan banyak bukti yang perlu dipelajari penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Tim Forensik. Baik CCTV, hasil autopsi, dan alat bukti digital.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
Aparat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi dari internal Kemenlu sebagai bagian dari penyelidikan diplomat muda Kementerian Luar Negeri.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved