PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya resmi keluar dari perjanjian iklim Paris, Senin (4/11). Pengumuman tersebut menjadikan AS satu-satunya negara di dunia yang tidak akan berpartisipasi dalam pakta tersebut, di tengah suhu global dan cuaca ekstrem yang kian meningkat. Selain itu, Trump juga telah menarik komitmen pendanaan AS untuk membantu negara berkembang mengurangi polusi.
Dokumen yang dikirim oleh pemerintah AS ke PBB tersebut akan memulai proses penarikan selama satu tahun untuk keluar dari perjanjian iklim Paris yang disepakati 2015 lalu. AS akan secara resmi keluar dari kesepakatan Paris pada 4 November 2020, satu hari setelah dihelatnya Pemilihan Presiden AS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan perjanjian Paris akan menjadi beban ekonomi yang tidak adil terhadap AS, sebagaimana pernyataan yang dilontarkan Trump pada 2017. Pompeo juga menyebut AS telah mengurangi 13% emisi gas rumah kacanya, yang disalahkan atas terjadinya perubahan iklim dari 2005 hingga 2017.
"Pendekatan AS menggabungkan realitas campuran energi global dan menggunakan semua sumber energi dan teknologi secara bersih dan efisien, termasuk bahan bakar fosil, energi nuklir dan energi terbarukan," terang Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Meskipun demikian, pemerintah kota dan negara bagian AS berupaya memerangi krisis iklim kendati ada tindakan yang diambil oleh pemerintah federal. Sejumlah negara bagian, terutama California dan New York, telah memimpin upaya perubahan iklim yang menghadapi pertentangan oleh Trump.
Baca juga: Trump Umumkan AS akan Keluar dari Perjanjian Paris
Sementara itu, Kantor kepresidenan Prancis menyatakan kekecewaan atas langkah Trump tersebut. Kantor kepresidenan Prancis juga mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menandatangani pakta di Beijing esok hari, memuat acuan perjanjian iklim Paris tidak dapat diubah.
Langkah Trump tersebut langsung menuai kritik dari tokoh-tokoh politik dan lingkungan terkemuka. Mantan Wakil Presiden AS dan Juru Kampanye iklim Al Gore menggambarkan kebijakan yang ditempuh Trump, sembrono.
Gore yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 2007 atas upayanya meningkatkan kesadaran tentang krisis iklim mengatakan presiden baru AS pada 2020 dapat kembali memasukan perjanjian Paris hanya dalam waktu 30 hari.
“Tidak ada orang atau partai yang dapat menghentikan momentum kita untuk menyelesaikan krisis iklim. Kecuali, mereka yang mencoba akan dikenang karena rasa puas diri, keterlibatan dan kebohongan dalam upaya untuk mengorbankan planet demi keserakahan mereka," cicit Gore.
Sementara itu Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyebut langkah Trump sebagai keputusan yang menimbulkan malapetaka yang menjual masa depan anak-anak.
Perjanjian Paris menetapkan tujuan membatasi kenaikan suhu meningkat menjadi 2 derajat Celcius (3,6 Fahrenheit) dari tingkat pra-industri. Tujuan tersebut dipandang para ilmuwan sangat penting untuk memeriksa kerusakan terburuk dari pemanasan global seperti meningkatnya kekeringan, banjir dan intensitas badai.
Sebanyak 197 negara telah menandatangani perjanjian Paris, mulai dari negara-negara kepulauan kecil yang takut akan penurunan daratan hingga negara komunis Korea Utara, maupun Suriah yang tengah dilanda perang.
Dalam perjanjian Paris, AS sepakat untuk mengurangi polusi zat-zat perangkap panas (heat-trapping) negaranya 26% lebih rendah dari 2005 pada 2025. Belasan negara lainnya juga berusaha mencapai nol emisi pada 2050. Namun, mereka hanya mewakili sekitar 11% dari jejak iklim dunia dan mengecualikan negara penghasil emisi terbesar dunia yakni, Tiongkok, AS dan India.(AFP/theguardian/OL-5)
