Indonesia Kecam Vanuatu Sebagai Pendukung Separatisme Papua

INDONESIA memprotes keras Vanuatu yang mengangkat isu Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9) waktu setempat.

Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabismasmas dalam pidatonya di hadapan majelis menyeru para pemimpin dunia untuk membantu orang-orang Papua Barat dan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di sana.

Indonesia kemudian menggunakan hak jawab (rights of reply) di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB untuk menjawab dan meluruskan tuduhan Tabismasmas.

Delegasi Perwakilan Tetap RI untuk Markas PBB New York, Rayyanul Sangaji, mengingatkan bahwa status Papua tidak bisa dilepaskan dari resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969.

“Izinkan saya mengingatkan teman-teman dengan fakta dan legal sederhana, Papua sejak awal sekali, sejak deklarasi kemerdekaan (Indonesia) adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ini ditegaskan lagi oleh Majelis Umum PBB pada 1969 lewat resolusi 2504,” tegasnya seperti disiarkan UN Web TV.

Dengan fakta-fakta legal itu, lanjutnya, Indonesia tidak bisa menerima jika ada negara lain mengabadikan kebijakan luar negerinya untuk memusuhi dan memecah belah negara lain.

“Sudah menjadi kewajiban setiap negara untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara lain. Saya menyebut negara seperti itu sebagai negara yang mensponsori separatisme," tandasnya.

Rayyanul secara terang-terangan mengungkapkan jatinya sebagai orang yang berasal dari wilayah timur Indonesia dengan asal-usul Melanesia. “Sebagai seorang yang memiliki akar Indonesia dan Melanisia kami tidak senang dikelompokkan, dikategorikan, dan dipecah belah oleh negara manapun,' tegasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabismasmas berpidato di hadapan majelis, mengatakan, "Para pemimpin dunia harus membantu orang-orang Papua Barat.” "Kami mengecam pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Papua Barat," ujarnya.

Untuk diketahui, Vanuatu merupakan tempat berdiri dan rumah bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda sejak 7 Desember 2014.

Sebagai informasi, lewat resolusi MU PBB Nomor 2504 Tahun 1969, PBB menerima hasil referendum, yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Lewat resolusi itu, PBB juga menerima Pepera sebagai hak menentukan pilihan secara bebas. (SBS Australia/OL-8)