Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo pada Kamis (8/8) sore bertolak menuju Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Mahathir Mohamad guna membahas berbagai masalah mulai dari perbatasan hingga kelapa sawit.
Sejumlah isu dan upaya peningkatan kerja sama akan menjadi pembicaraan kedua negara dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Jumat (9/8) pagi, di mana perlindungan WNI, peningkatan kerja sama perbatasan dan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara akan menjadi fokus utama pembahasan.
Baca juga: Trump Hibur Korban Penembakan
"Banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Tun Dr Mahathir Mohamad terutama yang berkaitan dengan perbatasan, dengan TKI kita. Termasuk mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita. Itu yang utama," kata Presiden Jokowi dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Setpres RI yang diterima, Jumat (9/8).
Kunjungan Presiden Jokowi itu rangka kunjungan balasan atas kedatangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018.
Presiden dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan bertolak menuju Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sekira pukul 17.05 WITA dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.
Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam lawatan ke Malaysia tersebut antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Selain itu Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Adita Irawati, serta Plh Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Ant/OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved