Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo pada Kamis (8/8) sore bertolak menuju Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Mahathir Mohamad guna membahas berbagai masalah mulai dari perbatasan hingga kelapa sawit.
Sejumlah isu dan upaya peningkatan kerja sama akan menjadi pembicaraan kedua negara dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Jumat (9/8) pagi, di mana perlindungan WNI, peningkatan kerja sama perbatasan dan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara akan menjadi fokus utama pembahasan.
Baca juga: Trump Hibur Korban Penembakan
"Banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Tun Dr Mahathir Mohamad terutama yang berkaitan dengan perbatasan, dengan TKI kita. Termasuk mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita. Itu yang utama," kata Presiden Jokowi dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Setpres RI yang diterima, Jumat (9/8).
Kunjungan Presiden Jokowi itu rangka kunjungan balasan atas kedatangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018.
Presiden dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan bertolak menuju Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sekira pukul 17.05 WITA dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.
Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam lawatan ke Malaysia tersebut antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Selain itu Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Adita Irawati, serta Plh Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Ant/OL-6)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved