Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman. Pertemuan tersebut digelar di sela-sela hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di INTEX, Osaka, Jepang, Sabtu (29/6).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengemukakan beberapa hal. Pertama, terkait dengan rencana pembentukan Dewan Konsultasi Tingkat Tinggi yang diusulkan pihak Arab Saudi.
Baca juga: Bertemu Morrison, Jokowi Sampaikan Kajian tentang Indo-Pasifik
Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Indonesia dalam hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahasnya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf saat keduanya bertemu di sela-sela pertemuan OKI di Jeddah, 29 Mei 2019.
“Saya berharap pembentukan dewan tersebut dapat diresmikan bersamaan dengan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia yang sempat tertunda,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (29/6).
Isu kedua yang diangkat Presiden Jokowi adalah kerja sama antara Pertamina dengan Aramco. Terkait hal ini, menteri luar negeri kedua negara telah membahasnya di Jeddah dan bersepakat untuk mendorong pertemuan tingkat menteri kedua negara.
Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih di sela-sela Pertemuan Menteri Energi G20, 16 Juni 2019 lalu di Jepang.
Diharapkan pembahasan kerja sama sudah dapat selesai pada bulan Oktober, sehingga kerja sama dapat segera dilakukan. Indonesia juga siap untuk mengirimkan tim untuk membahas kerja sama lain, misalnya di bidang petrokimia.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam revolusi ekonomi untuk mencapai visi Saudi 2030. Saat ini, Indonesia memiliki dua BUMN yaitu Wijaya Karya dan Waskita Karya yang telah berpengalaman dan memiliki kantor perwakilan di Arab Saudi.
Baca juga:Bertemu PM India, Jokowi Angkat Isu Ekonomi dan Maritim
“Saya sampaikan BUMN konstruksi Indonesia siap untuk mendukung pembangunan di sektor perumahan ataupun untuk konstruksi proyek-proyek NEOM,” tutur Kepala Negara.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan minat Indonesia untuk terlibat dalam proyek sektor perkeretaapian Arab Saudi. Untuk itu, Presiden ingin agar tim dari kedua pihak bisa bertemu untuk membahas hal ini secara khusus. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved