Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Klaim Warga Miskin Aman Dibayar Pemerintah

MENTERI Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan masyarakat miskin. Sebab, kelompok tersebut dibayar oleh pemerintah. 

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, kata dia, mungkin berpengaruh bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

"Kenaikan remi BPJS Kesehatan tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Budi di Jakarta, Rabu (25/2).

Baca juga : Diisukan Iuran Naik, Menkes : 2025 BPJS Kesehatan Tidak Kekurangan Duit

Ia memaparkan jika tarif iuran BPJS Kesehatan dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 dengan kategori miskin dan miskin ekstrem.

Menkes menyebut asuransi kesehatan ini dimaksudkan agar orang kaya membayar lebih dan masyarakat miskin mendapat subsidi sehingga ada subsidi silang.

Kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan tersebut menurutnya hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang menengah ke atas.

"Yang memang bayarnya Rp42 ribu sebulan (kelas III). Masyarakat menengah ke atas kaya wartawan Rp42 ribu sebulan harusnya bisa, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Budi menjelaskan kondisi BPJS Kesehatan saat ini akan defisit sekitar Rp20-30 triliun. Dampaknya yakni penundaan pembayaran ke rumah sakit. Oleh karena itu, pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp20 triliun untuk menutupi defisit tersebut. 
"Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," pungkasnya.  (H-4)