Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi memulai proses seleksi beasiswa LPDP tahap 1 pada hari ini, Kamis (22/1). Pendaftaran LPDP 2026 dilakukan secara terpusat melalui laman resmi Kementerian Keuangan untuk menjaring talenta terbaik bangsa guna menempuh studi magister (S2) dan doktor (S3) baik di dalam maupun luar negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan bahwa dialokasikan kuota penerima LPDP 2026 sebanyak 5.750 kursi. "Kuota tersebut mencakup 1.000 kursi Beasiswa Garuda untuk jenjang S1, sebanyak 4.000 kursi untuk program S2 dan S3, serta 750 kursi yang dikhususkan bagi pendidikan spesialis dokter," tegasnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pada seleksi tahap 1 ini, terdapat dua fokus utama program yang ditawarkan kepada pelamar:
Berdasarkan panduan resmi, berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar:
Pendaftar diharapkan memperhatikan lini masa seleksi agar tidak terlewat:
Bagi calon pelamar yang ingin melakukan pendaftaran, proses akun dan unggah dokumen dapat diakses langsung melalui link resmi berikut: https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Kinerja Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansif pada Februari 2026.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved