Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi memulai proses seleksi beasiswa LPDP tahap 1 pada hari ini, Kamis (22/1). Pendaftaran LPDP 2026 dilakukan secara terpusat melalui laman resmi Kementerian Keuangan untuk menjaring talenta terbaik bangsa guna menempuh studi magister (S2) dan doktor (S3) baik di dalam maupun luar negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan bahwa dialokasikan kuota penerima LPDP 2026 sebanyak 5.750 kursi. "Kuota tersebut mencakup 1.000 kursi Beasiswa Garuda untuk jenjang S1, sebanyak 4.000 kursi untuk program S2 dan S3, serta 750 kursi yang dikhususkan bagi pendidikan spesialis dokter," tegasnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pada seleksi tahap 1 ini, terdapat dua fokus utama program yang ditawarkan kepada pelamar:
Berdasarkan panduan resmi, berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar:
Pendaftar diharapkan memperhatikan lini masa seleksi agar tidak terlewat:
Bagi calon pelamar yang ingin melakukan pendaftaran, proses akun dan unggah dokumen dapat diakses langsung melalui link resmi berikut: https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved