Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan cita-cita lama dari Presiden Prabowo Subianto, bahkan sejak 2014.
“Kementerian Haji baru dibentuk Agustus 2024. Tapi Pak Prabowo sudah mencanangkan hal ini sejak 2014. Pada Pilpres 2014 beliau sudah mencantumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Pada 2019 pun beliau mencantumkannya. Sampai 2024 pun demikian,” ungkapnya dalam acara Pendidikan dan Pelatihan PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan ketika Presiden Prabowo membentuk Badan Penyelenggara Haji, Presiden Prabowo menyampaikan bangsa Indonesia mayoritas Islam dan cita-cita tertinggi umat Islam menjalankan ibadah haji. Karena itu Presiden Prabowo ingin memberikan pelayanan terbaik.
“Karena kami melihat tujuannya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji maka kami siap. Setelah melewati hampir satu tahun dengan revisi UU Haji dan lahir lah Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Gus Irfan.
Dalam kesempatan itu, dia menekankan pada PPIH untuk ikut memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemberangkatan haji yang tidak resmi.
“Jangan mencoba menjalankan haji di luar visa resmi. Tahun kemarin banyak korbannya. Mereka akhirnya menjadi haji yang tidak sampai Arafah. Karena itu anda semua bagian dari corong kita untuk sampaikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Gus Irfan meminta PPIH untuk tidak berharap hanya nebeng haji. Tetapi niatkan diri sebagai pelayan tamu Allah.
“InsyaAllah jika ada rezeki dan peluang kalian akan dapat ikut melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika ada pilihan apakah harus menjalankan ritual haji dan melayani jemaah, sudah jelas tujuannya melayani jemaah,” ujar Gus Irfan.
Melalui kegiatan ini peserta dilatih keterampilan teknis sampai dengan perlindungan jemaah. Gus Irfan berharap dalam kegiatan ini kalian semua paham apa yang harus dilaksanakan dan siap secara fisik maupun mental apa yang harus dilakukan.
“Tahun lalu banyak keluhan terkait petugas haji. Banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Acara ini lah kita dedikasikan untuk memberikan pemahaman apa yang harus dilakukan. Saya berharap dengan memberikan keikhlasan untuk menjadi pelayan tamu Allah, karier kalian akan sukses ke depannya. Selain ada ramah lansia, tahun ini juga ada ramah perempuan. Karena jemaah haji perempuan lebih banyak dari laki-laki. Petugas juga sekarang lebih banyak perempuan untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah,” pungkasnya. (Z-2)
Menhaj Gus Irfan meninjau langsung Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M untuk memastikan kesiapan dan semangat petugas haji dalam melayani 221 ribu jemaah Indonesia.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Pembagian syarikah dilakukan berdasarkan embarkasi guna memastikan layanan jemaah lebih terfokus dan terkoordinasi.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan adanya peningkatan layanan bagi jemaah haji di khususnya saat layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada pelaksanaan haji 2026.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap makanan yang disajikan untuk peserta diklat calon Petugas Haji 2026.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M dilakukan dengan menggandeng Markas Besar (Mabes) TNI dan Polri.
Menhaj Gus Irfan meninjau langsung Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M untuk memastikan kesiapan dan semangat petugas haji dalam melayani 221 ribu jemaah Indonesia.
Kementeriannya telah menyeleksi sebanyak 685 pembimbing Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (BPIHU) guna memastikan kualitas pembinaan manasik yang diberikan kepada jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan calon petugas haji harus fokus melayani jemaah, bukan pejabat
Menhaj Gus Irfan menegaskan Kampung Haji di Arab Saudi baru bisa digunakan sebagian pada 2028. Pembangunan kini dikendalikan penuh oleh Danantara.
Para fasilitator ini bertugas memastikan seluruh petugas memiliki kesiapan yang memadai, baik secara teknis, mental, maupun pemahaman tugas di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved