Pemerintah Siapkan Universitas Medis Terpadu

PEMERINTAH menyiapkan pembentukan Universitas Kedokteran Sains Teknologi Kesehatan guna memperkuat ekosistem pendidikan dan tenaga kesehatan nasional. Kebijakan itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan lain yang terus meningkat, sekaligus mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan model universitas tersebut mengacu pada praktik di sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan pendidikan kesehatan terpadu.

"Kami sudah lihat beberapa kasus kampus-kampus di luar negeri memang terdapat model seperti itu, seperti First Moscow State Medical University dan John Hopkins University yang juga merupakan universitas dengan fokus medis," ujarnya saat menyampaikan laporan dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (14/12).

Baca juga : Kemendagri akan Kirim Dokter RSUD ke Lokasi Bencana Sumatra

Universitas itu nantinya tidak hanya berfokus pada pendidikan dokter, tetapi menaungi berbagai disiplin ilmu kesehatan. Di dalamnya akan terdapat Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Farmasi, Ilmu Hayati, Teknologi Kedokteran, hingga Keperawatan.

"Sehingga tidak hanya dokter yang kita siapkan, tetapi juga seluruh yang terkait dengan kesehatan dan kedokteran bisa diselenggarakan oleh universitas khusus medis ini," kata Brian.

Saat ini, lulusan bidang kesehatan di Indonesia mencapai sekitar 246 ribu orang per tahun, namun mayoritas merupakan perawat dan tenaga kesehatan lain. Sementara lulusan dokter baru sekitar 12 ribu orang per tahun dari 136 fakultas kedokteran yang ada. Dari sisi sebaran, fakultas kedokteran dinilai relatif sudah menyebar, meski masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra, sementara kawasan timur Indonesia perlu penguatan.

Baca juga : DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan dalam Respons Banjir Sumatra

Selain pembentukan universitas baru, pemerintah juga menargetkan penambahan signifikan program pendidikan dokter spesialis. Brian menyampaikan, penambahan program studi spesialis telah dikoordinasikan dengan fakultas kedokteran dan Kementerian Kesehatan.

"Rencananya kita akan menambah 148 program studi dari 57 fakultas kedokteran dan 120 program studi melalui RSPPU, dengan dukungan rumah sakit yang menjadi mitra," ujarnya.

Untuk memenuhi persyaratan dosen dan fasilitas, pemerintah menerapkan strategi kemitraan antarkampus. Fakultas kedokteran besar seperti Universitas Indonesia dan Universitas Sumatra Utara akan membina kampus-kampus di daerah agar memungkinkan pembukaan program pendidikan dokter spesialis baru.

Pemerintah menargetkan jumlah peserta pendidikan dokter spesialis meningkat tajam. Dari sekitar 14 ribu orang pada 2025, jumlah PPDS diproyeksikan naik menjadi 30 ribu pada 2030.

Di sisi lain, kuota dan jumlah lulusan dokter juga akan ditingkatkan. "Dari sekarang sekitar 12 ribu, sesuai arahan Bapak Presiden akan kita naikkan menjadi sekitar 20 ribu lulusan dokter pada tahun 2032," kata Brian. (Mir/P-3)