GPE: Makan Gratis di Sekolah Bisa Jadi Motor Reformasi Pendidikan Indonesia

PROGRAM makanan nutrisi gratis di sekolah yang kini tengah menjadi perhatian pemerintah dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sistem pendidikan Indonesia. Direktur Eksekutif Global Partnership for Education (GPE), Laura Frigenti, menegaskan bahwa jika dirancang dengan tepat, program ini bisa jauh melampaui fungsi sebagai bantuan sosial dan berperan sebagai pilar utama peningkatan kualitas belajar.

Dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia di sela acara Momentum Riyadh, 11 Desember 2025, Frigenti menekankan bahwa makanan sekolah bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi memiliki dampak langsung pada akses pendidikan dan capaian belajar.

“Di banyak negara, makanan sekolah menjadi alasan terbesar keluarga terus menyekolahkan anaknya. Bagi sebagian anak, itulah satu-satunya makanan layak yang mereka dapatkan sepanjang hari,” ujarnya.

Baca juga : Polresta Jambi Lakukan Uji Food Safety Pastikan Menu MBG Aman Dikonsumsi

Selain itu, kualitas nutrisi terbukti memengaruhi kemampuan kognitif siswa. “Ada korelasi sangat kuat antara nutrisi yang benar dan kemampuan otak menyerap pelajaran. Anak yang datang ke sekolah dengan kondisi fisik optimal akan memiliki hasil belajar yang jauh lebih baik,” tambahnya.

Biaya Tinggi Jadi Tantangan, Keterlibatan Komunitas Jadi Solusi

Frigenti mengakui bahwa program makanan sekolah merupakan salah satu kebijakan pendidikan paling mahal. Karena itu, GPE mendorong Indonesia untuk mengadopsi model yang melibatkan komunitas lokal.

“Pelibatan masyarakat dapat menurunkan biaya, meningkatkan keterlibatan orang tua, dan bahkan membuka peluang pendapatan bagi komunitas sekitar,” jelasnya. Namun ia menegaskan bahwa isu keberlanjutan finansial tetap menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang.

Baca juga : Nutrisi Seimbang, Fondasi Kesehatan Anak

Desentralisasi Keputusan: Kunci Reformasi yang Lebih Tepat Sasaran

Menurut Frigenti, salah satu alasan GPE tertarik mendukung Indonesia dalam agenda pemulihan pendidikan adalah arah reformasi yang mendorong pengambilan keputusan ke level sekolah dan komunitas.

Pendekatan ini, katanya, mendorong sistem pendidikan Indonesia bergerak dari model sangat birokratis menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

“Ada tiga manfaat utama: layanan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas, model pembiayaan lebih berkelanjutan, dan sistem lebih sensitif terhadap ragam budaya Indonesia,” tuturnya.

Sistem Pendidikan Ideal: Adil, Inklusif, dan Berorientasi Keterampilan

Frigenti menekankan bahwa pendidikan ideal dimulai dari prinsip kesetaraan. “Setiap anak—tanpa memandang etnis, agama, gender, atau latar belakang ekonomi—harus punya kesempatan yang sama. Itulah inti keajaiban pendidikan,” katanya.

Ia juga menilai bahwa sistem pendidikan modern tidak lagi bisa berfokus semata pada akademik. Dunia kerja dan masyarakat menuntut keterampilan lebih beragam.

“Pendidikan harus membekali anak dengan kemampuan yang membuka akses pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik setelah mereka lulus,” ujarnya.

Integrasi Program: Makanan Sekolah, Kurikulum Baru, hingga Pembelajaran Digital

Menjawab pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat menggabungkan berbagai elemen reformasi—dari makanan sekolah, kurikulum baru, hingga digitalisasi—Frigenti mengatakan bahwa inisiatif pemerintah sudah berada di jalur yang benar.

“Indonesia mencoba menyatukan semuanya melalui reformasi besar yang merombak fondasi lama yang terlalu akademis dan sentralistik. Kuncinya adalah memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk menentukan prioritas,” katanya.

Menurutnya, apa yang terjadi di kelas sangat dipengaruhi kualitas manajemen sekolah: pengelolaan sumber daya, penetapan prioritas, hingga keputusan investasi dalam teknologi dan buku teks.

“Kebebasan di level sekolah dan daerah adalah titik temu di mana seluruh aspek pendidikan bisa disatukan,” tutup Frigenti. (H-2)