Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperkuat rantai pasok pangan lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya yang dilakukan SPPG Bogor Tamansari Sukamantri yang konsisten mengutamakan pembelian bahan dari UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Langkah itu tidak hanya memastikan kualitas bahan pangan lebih segar dan terjamin, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung.
Kebijakan pemanfaatan rantai pasok lokal menjadi salah satu pilar pelaksanaan Program MBG. Dengan volume produksi harian yang tinggi, setiap SPPG memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui transaksi rutin dengan pelaku usaha lokal.
Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, praktik di SPPG Sukamantri merupakan bukti nyata bahwa program gizi nasional mampu menciptakan manfaat berlapis, tidak hanya gizi anak, tetapi juga kesejahteraan warga.
"SPPG Sukamantri menunjukkan bagaimana program gizi dapat memberi dampak ekonomi langsung kepada petani dan UMKM. Pembelian bahan pangan dari pelaku usaha lokal membuat perputaran ekonomi di desa meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," kata Hida dalam keterangannya, Rabu (10/12).
SPPG Sukamantri rutin menyerap pasokan bahan pangan seperti sayuran, telur, ayam, ikan, dan produk olahan rumah tangga dari pelaku usaha di desa dan kecamatan sekitar. Mekanisme ini memperpendek rantai distribusi sehingga risiko kerusakan bahan menurun, kualitas terjaga, dan biaya logistik lebih efisien.
"Strategi tersebut menjadi salah satu fondasi BGN dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan memberdayakan masyarakat," ujar Hida.
“Model ini sedang kami dorong ke seluruh SPPG di Indonesia. Dengan mengutamakan bahan pangan lokal, kita tidak hanya menjaga kualitas makanan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (H-3)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Badan Gizi Nasional berdayakan warga binaan Lapas Purwakarta jadi petani untuk pasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Simak skemanya di sini.
Nanik mengimbau para kepala daerah di Kabupaten dan Kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG.
BGN sangat mengapresiasi langkah Pemprov DIY yang telah menyiapkan program Lumbung Mataram di desa-desa, sebagai pemasok bahan baku pangan untuk SPPG
Jangan menyusun menu yang itu-itu saja. Karena pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga.
Kepala SPPG harus terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur jam kerja timnya, baik dirinya sendiri, Akuntan, Ahli Gizi, maupun para relawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved