Kemenhaj Perketat Syarat Kesehatan untuk Pelunasan Haji 2026

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa ketentuan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 tetap mewajibkan jemaah memenuhi syarat kesehatan sebelum melakukan pelunasan. Meski mekanismenya tidak berbeda dari tahun sebelumnya, proses pemeriksaan kesehatan akan dilakukan lebih ketat sesuai aturan yang berlaku.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi perhatian serius setelah evaluasi Pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji 2025 menunjukkan adanya jemaah asal Indonesia yang berangkat meski tidak memenuhi standar kesehatan.

"Hasil evaluasi pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2025, dijumpai jemaah haji Indonesia yang seharusnya tidak memenuhi syarat kesehatan namun bisa berangkat haji. Menurut pemerintah Arab Saudi, lebih dari separuh jemaah haji yang meninggal adalah jemaah haji dari Indonesia," kata Nurchalis saat dihubungi, Senin (8/12).

Baca juga : Pelunasan Bipih Jemaah Haji Reguler Sudah Mencapai 95%

Untuk itu, Kemenhaj meminta jemaah segera melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa menunda. Nurchalis menegaskan bahwa syarat kesehatan berlaku sama, baik pada pelunasan tahap pertama maupun tahap kedua.

"Kami meminta jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan secepatnya. Jangan menunda. Karena kebijakan syarat kesehatan ini akan tetap sama, baik tahap 1 maupun tahap 2, dan diperlakukan sama ke semua jemaah haji," tegasnya.

Sebagai langkah pendukung, Kemenhaj juga akan bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan khusus jemaah haji. Sosialisasi juga akan diintensifkan melalui Kementerian Haji dan Umrah daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta pihak bank.

Baca juga : H-4 Penutupan, Kuota Jemaah Haji Reguler Terisi 74,80%

"Kami juga melibatkan bank untuk mengingatkan jemaah agar secepatnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan pelunasan," tambahnya.

Terkait sistem informasi pelunasan, Nurchalis memastikan bahwa sistem IT yang digunakan masih sama dan kini sepenuhnya dikelola Kemenhaj, termasuk integrasi pembayaran dengan bank.

"Tidak ada isu dalam sistem IT, termasuk koneksi sistem pembayaran dengan bank," jelasnya.

Ia menambahkan, Kemenhaj telah sepakat memperbanyak sosialisasi terkait pelunasan haji, mulai dari tata cara hingga pengingat jadwal pelunasan agar jemaah tidak terlambat menjalani proses administrasi. (H-2)