Program MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Bagi Masa Depan Bangsa

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 beberapa waktu lalu. 

Presiden mengungkapkan bahwa gagasan MBG berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah. Dalam setiap kunjungan, Kepala Negara melihat sendiri anak-anak yang tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya akibat kemiskinan dan keterbatasan asupan makanan.

Baca juga : MBG Langkah Strategis Membangun Indonesia Emas 2045

“Setiap kali saya datang ke sebuah desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka, dan saya sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira berusia lima tahun, ternyata sudah sebelas tahun. Saat itulah saya melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa program makan bergizi telah diterapkan di berbagai negara seperti India dan Brasil, yang terbukti membawa dampak sosial dan ekonomi positif. Ia menilai Indonesia memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal serupa, sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional. Presiden menegaskan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di lapangan, pengawasan dan standar operasional terus diperkuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

“Tentu kami menghadapi kendala. Beberapa kasus keracunan makanan memang terjadi, namun dari total jumlah makanan yang kami distribusikan, angkanya hanya sekitar 0,0007%. Bahkan satu kasus pun tidak dapat diterima, tetapi dalam setiap upaya manusia, mencapai kesempurnaan nol kesalahan sangatlah sulit. Kami tidak mencari alasan, kami bertekad memperbaikinya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini mendapat pasar tetap untuk hasil mereka, sehingga roda ekonomi berputar hingga ke tingkat desa.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menjelaskan BGN memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif dan akuntabel. Arsitektur digital dibangun untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan program.

"Kami membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan. MBG juga memiliki standar pelaksanaan yang ketat, mulai dari kecukupan kalori hingga keamanan pangan," jelas Ade Tias Maulana.

Program MBG di Mata Menteri Kabinet, Legislatif dan Pengamat

Di lain pihak, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. “Anak yang sehat akan lebih mudah menyerap pelajaran. Karena itu, MBG bukan sekadar program makan, tetapi investasi masa depan bangsa,” tegasnya.

Menurutnya, selain memberikan gizi seimbang, MBG juga menumbuhkan rasa kebersamaan, syukur, dan akhlak mulia. Ia menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan sinergi guru dan orang tua. “Dengan kerja sama yang baik, kita bisa memastikan anak-anak madrasah tumbuh menjadi generasi unggul, berdaya saing, sekaligus berkarakter,” kata Nasaruddin.

Ia juga mengapresiasi semua pihak yang mendukung program ini. “Kemenag berkomitmen menjaga kualitas MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih kepada guru, orang tua, dan semua pihak yang telah berkolaborasi. Semoga anak-anak madrasah semakin sehat, cerdas, dan berkarakter,” ucap Nasaruddin.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menyebut Program MBG menjadi upaya pemerintah membangun generasi Indonesia yang kuat. Tak hanya melalui kebiasaan, tetapi nutrisi yang baik. 

“Bapak Presiden Prabowo memiliki Program Makan Bergizi Gratis yang itu tidak hanya diberikan untuk anak-anak yang belajar di semua jenjang pendidikan, tetapi juga untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui,” ujarnya.  

Ia menjelaskan, pendidikan anak sebetulnya bisa dimulai sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang baik kepada ibu hamil dan menyusui menjadi kunci.

“Percayalah, Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil dan menyusui adalah bagian penting dari kita membangun generasi Indonesia yang kuat dimulai dari ibu-ibu yang hebat,” katanya.

Dia juga menegaskan, pendidikan anak usia dini dan dukungan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendidikan di jenjang selanjutnya. Pemerintah, lanjut dia, berupaya memperkuat pendidikan keluarga melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan peningkatan gizi anak.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini bergantung pada peran keluarga dan para Bunda PAUD. “Program ini akan bisa berhasil dengan dukungan keluarga dan dukungan bunda-bunda yang luar biasa,” ungkap Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, berpendapat bahwa Program MBG merupakan salah satu bentuk konkret Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan visinya untuk pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, program ini tidak sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan investasi besar untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.

“Program MBG ini adalah salah satu penerjemahan Pak Prabowo tentang visinya untuk 15 sampai 20 tahun ke depan. Ini bicara bukan hanya soal anak sekolah hari ini, tapi tentang anak-anak Indonesia yang 10-15 tahun mendatang diharapkan memiliki jasmani yang sehat dan kecerdasan yang unggul,” kata Doli.

DPR, lanjut Doli, akan mendukung sepenuhnya langkah strategis pemerintah ini. Bahkan, program ini menurut dia, sejalan dengan semangat Partai Golkar dalam memperjuangkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dasar.

“Golkar melihat program ini sebagai fondasi penting untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang sehat dan bergizi baik hari ini, akan menjadi generasi emas yang memimpin bangsa ini di masa depan,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, M Sarmuji menilai, Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia (SDM). Program ini tidak hanya memberi makanan, tetapi memastikan asupan dan pengetahuan gizi bagi kelompok sasaran terpenuhi.

"Kita ingin generasi penerus memiliki gizi yang cukup agar mampu bersaing di masa depan, dengan SDM yang sehat dan cerdas, Indonesia akan semakin siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045," tutur Sarmuji. 

Program MBG tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga berdampak pada ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru di sektor pangan lokal.

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program yang terbentuk pada awal 2025 ini harus diposisikan sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

“Seharusnya, pemerintah jika ingin memosisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” kata Fitria. 

Alih-alih sebagai pemenuhan janji politik semata, menurut Fitria, MBG semestinya diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Terlebih lagi, program ini membutuhkan dana besar. 

Menurut Fitria, apabila MBG ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM maka diperlukan kerangka kerja yang jelas mengenai indikator capaian dari program tersebut.

“Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan (anggaran), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” lanjutnya.

Dari sisi pengamat, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio, justru mengingatkan agar MBG tidak menjadi program yang tersentralisasi. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang besar, program-program pemerintah Indonesia sebaiknya melibatkan partisipasi publik.

“Penanganan MBG dengan secara terpusat ini mungkin perlu dipikirkan ulang, bagaimana bisa memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, sehingga kesan sentralistis itu bisa dihindari dan meningkatkan partisipasi publik,” pungkasnya. (Z-10)