MBG Langkah Strategis Membangun Indonesia Emas 2045

Dalam upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki status gizi kelompok rentan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memastikan kesiapan operasional mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, penyiapan dan pengolahan makanan sesuai menu, pembagian porsi, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah, posyandu, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

“Selain menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, pendidikan gizi juga penting agar siswa memahami makanan yang disajikan dan terdorong untuk menghabiskannya. Penguasaan seluruh aspek tersebut menjadi kunci agar program dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif,” kata Sarwono, Jumat (21/11).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Sejak diluncurkan pada awal 2025, sebanyak 15.364 unit SPPG telah beroperasi dan memberikan manfaat bagi sekitar 41,86 juta penerima, mulai dari anak usia dini, anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Presiden RI menginstruksikan bahwa makanan dalam ompreng (food tray) MBG harus memenuhi nilai gizi seimbang. Setiap SPPG juga wajib menyediakan minimal dua jenis lauk dalam satu hidangan.

Instruksi itu diberikan karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar pada pemenuhan gizi anak Indonesia.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

“Beliau bercita-cita agar generasi muda Indonesia sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di kancah global,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang.

Menurut Nanik, perhatian presiden begitu besar hingga beliau menghitung sendiri komposisi menu saat merancang program MBG.

“Beliau hitung sendiri dan menyimpulkan bahwa dengan Rp10 ribu masih bisa menyediakan ayam dan telur,” ujarnya.

Karena itu, Nanik mengingatkan agar semua pihak tidak mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Ia menegaskan agar dapur MBG tidak memangkas maupun melakukan mark-up anggaran bahan baku.

“Jangan dipangkas, dan jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh,” pungkasnya.

Nanik juga berpesan agar seluruh pelaksana di SPPG menjaga integritas dan saling mengingatkan. Program MBG bukanlah proyek komersial, tetapi wujud kepedulian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Program prioritas nasional ini dipercayakan kepada BGN yang berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan layak setiap hari.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan efektivitas MBG pada siswa akan diperiksa setiap enam bulan.

“Tadi sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan tinggi dan berat badan penerima manfaat akan diukur. Data tersebut akan masuk by name, by address, melengkapi laporan cek kesehatan gratis (CKG) anak sekolah sehingga kita bisa mengetahui efektivitas program,” kata Budi.

Selain itu, Survei Gizi Nasional (SGN) akan dilakukan setiap tahun, termasuk untuk kelompok usia di atas 5 tahun.

“Dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak dan menggunakannya sebagai masukan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan program akan dikoordinasikan bersama Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan Badan POM.

Dikawal Ketat Perbaiki Gizi

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai bahwa program MBG perlu dikawal lebih ketat agar tujuan memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil tidak terhambat.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), melakukan revisi juknis dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.

Langkah lain yang dilakukan meliputi pelatihan penjamah makanan, kewajiban menyediakan rapid test kit untuk uji cepat kualitas pangan, serta akreditasi SPPG sebelum beroperasi.

“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” tegas Edy.

Untuk memastikan efektivitas, Kementerian Kesehatan dan BGN juga melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG.

“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” ujarnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional turun dari 21,5% menjadi 19,8%. Namun Edy menegaskan bahwa menurunkan stunting tidak bisa dicapai dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai intervensi panjang tersebut. (Z-10)