Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada perubahan sisten rujukan yang akan diterapkan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia menegaskan bahwa rujukan saat ini tidak efisien. Pasien harus melalui tahapan rujukan dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A. Padahal, ada yang membutuhkan spesialisasi tertentu.
1. Ubah Sistem Rujukan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengubah sistem rujukan pelayanan kesehatan menjadi berbasis kompetensi fasilitas kesehatan sehingga lebih efisien. Menurut menkes sistem rujukan saat ini boros dan membuat pasien terlambat ditangani apabila ada kasus-kasus tertentu seperti serangan jantung.
"Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS," ujar saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, kemarin.
2. Sistem Berbasis Kompetensi Diarahkan ke Rumah Sakit
Menkes menyebut sistem rujukan BPJS Kesehatan saat ini membuat pasien harus mulai dari puskesmas terlebih dahulu kemudian ke rumah sakit tipe C,B, dan A untuk pelayanan kasus spesialis. Itu membuat uang keluar lebih banyak.
"Harusnya BPJS tidak usah keluar uang tiga kali. Dia (BPJS) keluarnya sekali saja, langsung ke paling atas (RS tipe A)," ucap Menkes.
3. Bukan untuk Orang Kaya
Menkes meminta agar BPJS Kesehatan melayanan masyarakat menengah ke bawah. Sementara masyarakat yang mampu dapat memanfaatkan asuransi kesehatan swasta. Ia menyebut bahwa pemerintah sudah menandatangani combined benefit antara BPJS dan asuransi swasta.
"BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarin diambil swasta," ucap dia.
(Ant/H-4)
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit agar pasien-pasien katastropik harus tetap dilayani.
Menkes Budi ungkap 1.824 orang terkaya (desil 10) masih terdaftar PBI BPJS. Pemerintah siapkan rekonsiliasi data 11 juta peserta dalam 3 bulan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembangunan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau seluruh perempuan Indonesia berusia di atas 30 tahun untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk cegah kanker payudara.
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan karena dapat melakukan pengobatan secepat mungkin sebelum penyakit menjadi sudah lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved