Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada perubahan sisten rujukan yang akan diterapkan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia menegaskan bahwa rujukan saat ini tidak efisien. Pasien harus melalui tahapan rujukan dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A. Padahal, ada yang membutuhkan spesialisasi tertentu.
1. Ubah Sistem Rujukan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengubah sistem rujukan pelayanan kesehatan menjadi berbasis kompetensi fasilitas kesehatan sehingga lebih efisien. Menurut menkes sistem rujukan saat ini boros dan membuat pasien terlambat ditangani apabila ada kasus-kasus tertentu seperti serangan jantung.
"Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS," ujar saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, kemarin.
2. Sistem Berbasis Kompetensi Diarahkan ke Rumah Sakit
Menkes menyebut sistem rujukan BPJS Kesehatan saat ini membuat pasien harus mulai dari puskesmas terlebih dahulu kemudian ke rumah sakit tipe C,B, dan A untuk pelayanan kasus spesialis. Itu membuat uang keluar lebih banyak.
"Harusnya BPJS tidak usah keluar uang tiga kali. Dia (BPJS) keluarnya sekali saja, langsung ke paling atas (RS tipe A)," ucap Menkes.
3. Bukan untuk Orang Kaya
Menkes meminta agar BPJS Kesehatan melayanan masyarakat menengah ke bawah. Sementara masyarakat yang mampu dapat memanfaatkan asuransi kesehatan swasta. Ia menyebut bahwa pemerintah sudah menandatangani combined benefit antara BPJS dan asuransi swasta.
"BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarin diambil swasta," ucap dia.
(Ant/H-4)
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit agar pasien-pasien katastropik harus tetap dilayani.
Menkes Budi ungkap 1.824 orang terkaya (desil 10) masih terdaftar PBI BPJS. Pemerintah siapkan rekonsiliasi data 11 juta peserta dalam 3 bulan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembangunan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau seluruh perempuan Indonesia berusia di atas 30 tahun untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk cegah kanker payudara.
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan karena dapat melakukan pengobatan secepat mungkin sebelum penyakit menjadi sudah lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved