Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diberikan kepada orang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Usulan itu ia sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (4/11).
"Kami juga tadi masih mengusulkan tadi kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kita akan dalami lagi, nanti kita akan melaporkan pada kesempatan lain," jelasnya kepada pewarta.
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengatakan, pemberian MBG ke masyarakat lansia dan difabel direncanakan terlaksana di 2026. Dalam perencanaan awal, dia menargetkan 100 ribu lansia dan 30 ribu penyandang disabilitas bakal menerima manfaat MBG.
Saat ini pihaknya tengah memperbaiki perihal data penerima. Itu dilakukan agar pemberian MBG dapat tepat sasaran. "Jadi Insya Allah kalau nanti semuanya lancar ke depan, tahun depan akan ada juga MBG untuk Lansia dan penyandang disabilitasnya. Kita harapkan ini nanti juga menjadi bagian dari perlindungan sosial," jelas Gus Ipul.
Menurutnya, pemberian MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari transformasi program pemerintah. Setelah rancangan program itu matang, imbuh Gus Ipul, dia akan kembali melaporkan kepada presiden.
Lebih lanjut, pemerintah juga mengubah paradigma pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Pengambil keputusan ingin penerima bansos menjadi lebih berdaya. Karenanya, program-program pemberdayaan bakal digulirkan.
"Karena bansos ini kalau tidak diiringi dengan pemberdayaan orang akhirnya demotivasi, banyak berharap datangnya bansos," tutur Gus Ipul.
"Bagi yang usia produktif, yang sehat, ya mari kita sama-sama untuk melakukan semacam pemberdayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga penerima manfaat, intinya itu," tambahnya.
Namun itu bukan berarti pemerintah bakal meniadakan bansos yang telah ada. Gus Ipul mengatakan, program pemberdayaan masyarakat akan beriringan dengan ragam bansos agar masyarakat tak lagi bergantung dan dapat berdaya.
"Misalnya nanti ada bantuan modal usaha, ada bantuan peningkatan keterampilan, ada hal-hal lain yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Kalau dia ingin bekerja, satu perusahaan tertentu bisa ikut program-program pelatihan yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja atau oleh Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja atau P2MI," jelasnya.
"Tapi ini intinya adalah mengintegrasikan program dalam kerangka pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Supaya mereka tidak bergantung pada bansos, tapi memiliki semangat untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri," pungkas Gus Ipul. (Mir/P-3)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama dengan Yayasan Puspa Indah Mitra Kreatif dan Difapreneur menggelar Pelatihan Digital Marketing Difabel Setara Batch-4
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk menyiapkan fasilitas rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang inklusif dan ramah difabel.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan semua ruang publik di bawah naungan Kemenag ramah bagi penyandang disabilitas.
Pemprov Bengkulu, menegaskan bahwa seluruh program pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk 7.200 orang difabel.
Pemkab Lamongan berkomitmen mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Salah satunya, memberikan wadah eksplorasi potensi difabel.
DI sebuah warung kecil di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, Rini Puji Astuti tampak menata keset-keset yang diperdagangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved