Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sampai di meja Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan.
"Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan. Jadi, nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu," kata dia kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10) malam.
Dadan menambahkan, Perpres itu akan segera diterbitkan dan disampaikan oleh Menko Pangan. Terlebih Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Tim Koordinasi MBG telah diterbitkan. "Jadi, itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan," tuturnya.
Tim koordinasi itu, lanjut Dadan, bakal berperan mengelola dan mengoordinasi terkait rantai pasok, pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain yang secara struktur berada di bawah koordinasi Menko Pangan. Sementara BGN bertugas untuk menyelenggarakan program MBG dalam garis besar.
Tim koordinasi MBG itu juga bertanggungjawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Ya, kalau Tim Koordinasi laporannya ke Presiden. Kepala Badan Gizi juga laporannya ke Presiden sama. Ya, jadi beda, ada Tim Koordinasi untuk program MBG dengan Kepala Badan Gizi Nasional," pungkas Dadan.
Sebelumnya Prabowo menerbitkan Keppres mengenai Tim Koordinasi Program MBG. Keppres itu menetapkan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG. (H-4)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menekankan pentingnya tidak terlalu memaksakan diri atau ngoyo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi kembali diluncurkan hari ini di sekolah-sekolah pada 2026.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa di awal tahun ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.800 unit.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved