Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang dalam tahap peninjauan sebelum diterbitkan. Dia menyatakan, peninjauan itu sembari menunggu masukan baru dari kementerian dan lembaga terkait.
Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya 2025 bertema Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10).
"Menunggu masih ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kementerian Kesehatan. kita ingin Kementerian Kesehatan dan BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Jadi tunggu sabar juga sebentar," kata Prasetyo seperti dikutip pada Minggu (12/10).
Sebelumnya, dia turut menyampaikan bahwa Perpres mengenai tata kelola program MBG bakal diterbitkan pada pekan lalu. Namun hingga habis pekan, aturan tersebut tak kunjung dirilis.
Kendati demikian, Prasetyo memastikan perbaikan dalam program MBG terus dilakukan kendati payung hukumnya belum diterbitkan. Dia meminta waktu lebih agar Perpres tersebut nantinya dapat mendorong pelaksanaan program MBG menjadi lebih baik lagi.
"Sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya Bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang disaksanakan oleh BGN itu tidak ada perpresnya, tapi kita sedang ingin memperbaiki jadi mohon waktu supaya perbaikan-perbaikannya bisa optimal," pungkas dia. (Mir)
Published By Indriyani Astuti (12/10/2025, 14.27.19)
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG ada di meja Menko Pangan Zulkifli Hasan
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved