NEWSTICKER

Penjelasan KPK soal Status Hukum Bupati Pati Sudewo

OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izi

Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

OTT Wali Kota Madiun, Sekda Ikut Diperiksa

OTT KPK di Pati, Sejumlah Pejabat Daerah Ditangkap

Pemerataan Masa Tunggu Haji Sudah sesuai Keadilan

M Iqbal Al Machmudi

29/10/2025 18:07

Pemerataan Masa Tunggu Haji Sudah sesuai Keadilan — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.(ANTARA)

Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai pemerataan kuota haji merupakan keadilan yang diterapkan pada semua pihak.

"Itu saya rasa sudah adil bagi semua pihak. Selain itu, masa tunggu yang diratakan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Ibadah Haji dan Umrah," kata Singgih saat dihubungi, Rabu (29/10).

Dengan komposisi kuota per provinsi yang sudah dihitung maka rata-rata masa tunggu jemaah haji Indonesia mencapai 26 tahun secara nasional.

Selain itu, Singgih juga menilai bahwa kesepatan antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Panja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 yang turun sekitar Rp2 juta sudah sangat maksimal.

"BPIH sudah maksimal dengan turun Rp2 juta karena dengan dollar Amerika Serikat yang mencapai Rp16.500 di banding tahun 2025. Seharusnya naik tapi ini bisa turun," ungkap Singgih.

Dikeahui pemerintah bersama legislatif memutuskan BPIH tahun depan sebesar Rp87.409.365 dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan setiap jemaah sebesar Rp54.193.807. (H-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Denny parsaulian

Berita Lainnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tegaskan Polemik Goyang Biduan di Peringatan Isra Mikraj jangan Dipandang Sepele
19/1/2026 13:27
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kejadian penampilan goyang biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi, Jawa Timur bukan masalah sepele.
Komisi VIII DPR Apresiasi Penetapan Tersangka Gus Yaqut terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji oleh KPK
11/1/2026 13:28
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, mengapresiasi langkah KPK terkait penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.
Libur Sekolah, DPR Setuju MBG Tetap Berjalan
22/12/2025 15:56
DPR menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Izin Donasi Darurat Dinilai Hambat Solidaritas
14/12/2025 15:41
PERSYARATAN perizinan penggalangan dana bagi korban bencana dinilai perlu dilonggarkan agar tidak menghambat gerak cepat solidaritas publik.
DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra
04/12/2025 13:32
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendorong Pemerintah Pusat untuk menetapkan bencana di ketiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional untuk banjir Sumatra.
Komisi VIII DPR RI Sebut Perlu Sosialisasi terkait Pembagian Kuota Haji
17/11/2025 20:20
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan masyarakat dan pemerintah daerah terkait kuota haji saat ini.

LOAD MORE

Opini

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial
20/1/2026 05:10
Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%
20/1/2026 05:05
BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu
20/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved