Kebijakan Kemenhut Dinilai Perkuat Sinergi dengan Sivitas Akademika

KETUA Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) Mujetahid menilai kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat.

Menurutnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan keterbukaan terhadap masukan akademik dan memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid, yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Jumat (24/10).

Baca juga : Raja Juli Sebut Indonesia Berhasil Menekan Angka Kebakaran Hutan

Mujetahid menjelaskan, keterbukaan Kemenhut tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan diwujudkan dalam sejumlah kebijakan konkret yang memperkuat kolaborasi dengan kampus.

Beberapa di antaranya mencakup:

• Membuka Ruang untuk KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus)

Kemenhut memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan dan mengelola KHDTK sebagai kawasan riset dan pendidikan.

“Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum memiliki izin pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan pendidikan,” kata Mujetahid.

Baca juga : Kemenhut dan Basarnas Teken MoU Sinergi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Kawasan Hutan

• Akses Pendanaan Riset Lingkungan (Small Grant dan RBC)

Sinergi juga terlihat dalam peluncuran rencana investasi Result Based Contribution (RBC) tahap keempat serta layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga.

Program ini membuka kesempatan bagi kampus kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat di bidang lingkungan.

“Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.

• Pelibatan Akademisi dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Kemenhut juga melibatkan kalangan akademik dalam sejumlah proses penting, seperti penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, serta berbagai forum resmi kementerian seperti Rapat Kerja (Raker), Rakornas, dan monitoring–evaluasi kegiatan.

“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan,” ujar Mujetahid.

Fokus pada Pengembangan SDM Kehutanan

Selain kebijakan strategis, Kemenhut juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa melalui program Kuliah Forestry Update Course yang ditujukan untuk seluruh perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.

Menurut Mujetahid, kegiatan ini penting untuk menyelaraskan wawasan mahasiswa dengan perkembangan terkini di dunia kehutanan sekaligus menjembatani teori akademik dengan praktik lapangan.

Mujetahid menilai seluruh inisiatif tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Raja Juli Antoni yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil.

Ia juga menilai capaian ini turut menjelaskan posisi Raja Juli yang masuk dalam 10 besar menteri berkinerja terbaik versi Survei IndoStrategi Research and Consulting.

“Sinergi dengan akademisi bukan hanya memperkaya kebijakan, tapi juga memperkuat legitimasi pembangunan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan,” pungkasnya. (MTVN/I-1)