Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon menerima surat usulan penerima gelar pahlawan nasional dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Setidaknya ada 40 nama calon pahlawan nasional yang diserahkan di antaranya nama Presiden ke-2 RI Soeharto dan Marsinah.
"Tadi saya telah menerima pengusulan (Pahlawan Nasional) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat pusat 2025. Telah disampaikan sendiri oleh bapak Menteri Sosial bahwa proses ini adalah proses yang panjang, jadi bukan proses instan, bukan proses baru, tapi melalui satu kajian," kata Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudyaan, Jakarta, Selasa (21/10).
Dijelaskan Fadli, setelah menerima surat usulan penerima gelar pahlawan nasional, selanjutnya Dewan GTK yang terdiri dari Djamari Chaniago (Menkopolhukam), Nasaruddin Umar (Menteri Agama), Susanto Zuhdi (Sejarawan), Agus Mulyana (Sejarawan), Marsekal TNI (purn) Imam Sufaat hingga Jendral Polisi (purn) Sutarman.
"Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat atau istilahnya itu MS Nah, tentu nanti kami akan bersidang, rencananya besok bersama Tim Dewan gelar kami bertujuh akan bersidang untuk membahas mengkaji ini," jelas Fadli Zon.
Fadli menjelaskan pembahasan akan terus dilakukan hingga batas akhir nantinya pada 10 November 2025, yang merupakan hari Pahlawan nasional. Nantinya nama-nama calon pahlawan nasional dari hasil persidangan Dewan GTK akan diajukan ke Presiden.
"Saya tidak tahu beberapa lama tergantung karena ini ada empat puluh nama, dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan diberitahukan setelah proses selesai," tukas Fadli Zon.
Sementara itu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan dari 40 nama yang diusulkannya bersama tim Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat pusat 2025, termasuk di antaranya Presiden ke-2 Indonesia Soeharto, Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid, hingga Marsinah (Aktivis).
"Ada empat puluh nama secara keseluruhan yang kita usulkan yang telah dianggap memenuhi syarat. Kami putuskan pada tahun ini diantaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga ada Marsina serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," ucap Saifullah.
Mensos pun menegaskan bahwa ke-40 nama yang diusulkan sudah melakukan kajian yang mendalam yang dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat pusat 2025.
"Nama-nama ini sebelumnya telah diteliti dikaji dan juga dilakukan pendalaman atas usulan Gelar Pahlawan Nasional dari berbagai provinsi Yang telah ditandatangani oleh Gubernur. Usulan berasal dari masyarakat dan juga dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan di tingkat kabupaten kota lalu ditandatangani oleh Bupati Wali Kota dan diteruskan ke Gubernur setelah gubernur diteruskan ke kami, kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim," tukas saifullah. (H-4)
Aspirasi menyambut keputusan pemerintah yang menetapkan Marsinah, aktivis buruh perempuan yang gugur pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan daftar tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11).
KOMISIONER Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Prempuan atau Komnas Perempuan Irwan Setiawan mendukung sosok Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri seminar usulan aktivis buruh, Marsinah, menjadi Pahlawan Nasional. Usulan ini didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto
Politikus PDIP Guntur Romli membantah instruksi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada jajaran partai untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
KNPI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Terlepas dari berbagai kekurangannya, Orde Baru memberikan harapan baru karena stabilitas politik, ekonomi tumbuh setelah Orde Lama.
Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Adib Rofi’uddin Izza menyampaikan dukungan atas penganugerahan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Kyai E.S. Mubarok mengingatkan pentingnya menilai sejarah secara bijak dan objektif dalam menyikapi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Tokoh pergerakan mahasiswa era Orde Baru, MS Soelaeman, mengajak publik untuk melihat pemberian gelar pahlawan ansional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto secara proporsional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved