BPJPH RI: Kepala Dapur MBG Prioritas Utama Jadi Penyelia Halal

KEPALA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa para kepala dapur menjadi prioritas utama dalam sertifikasi halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas kita itu adalah pertama semua kepala dapur dalam proses pelatihan untuk menjadi penyelia halal," kata Haikal Hasan dalam acara Gathering Media dan Pengusaha bertema "Menuju Wajib Halal Oktober 2026: Memperkuat Ekosistem Halal dengan Tertib Halal" yang digelar di Cibubur, Kota Bekasi, pada Senin (6/10).

Menurut Haikal, penentuan kepala dapur sebagai penyelia halal akan didasarkan pada aktivitas keseharian mereka. Dalam proses tersebut, BPJPH turut melibatkan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan.

Baca juga : Guru Besar UGM: MBG Sebaiknya Diserahkan ke Kantin Sekolah atau Orangtua

"Prioritas kami makanannya, minumannya, prosesnya, dan orangnya. Saat ini semua dalam proses. Yang sudah terdaftar 5.000 kepala dapur. Jumlah 5.000 kepala dapur ini kita buatkan pelatihan berkala, sekali pelatihan 1.000 orang," jelasnya.

Haikal juga memastikan bahwa seluruh bahan makanan yang digunakan untuk Program MBG telah memenuhi standar halal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang beredar.

"Saya jamin semua yang masuk ke Indonesia untuk keperluan MBG halal semua. Jadi tidak ada lagi seperti isu-isu nampan pakai minyak babi," ujarnya.

Baca juga : Cegah Keracunan MBG, Guru Besar UI Tekankan Sistem Pengawasan dan Standar yang Ketat

Lebih lanjut, Haikal mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan memprioritaskan produk dalam negeri dalam mendukung program halal nasional.

"Untuk itu kita lagi usul untuk mencintai produk-produk Indonesia. Lebih dulu kita gunakan prioritas produk dalam negeri, kalau kurang baru kita tambah," ucapnya.

Ia menambahkan, setelah proses sertifikasi halal selesai, seluruh produk akan diberikan tanda bukti berupa logo halal resmi dari BPJPH.

"Karena itu persyaratan dan bukti yang sudah diproses itu kalau bukti halal pasti ada logo halalnya. Tapi bukan berarti yang sekarang tidak halal, saat ini masih dalam proses," pungkasnya. (H-3)