Guru Besar UGM: MBG Sebaiknya Diserahkan ke Kantin Sekolah atau Orangtua

GURU Besar Departemen Manajemen FEB UGM, Agus Sartono, mengatakan, belajar dari pengalaman di negara maju, Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan ide yang bagus. Program itu sesungguhnya memberikan banyak manfaat. Namun, ia mengatakan sebaiknya program tersebut diserahkan pada pihak sekolah atau orangtua.

Agus mengatakan, MBG setidaknya bertujuan memperbaiki gizi anak di usia pertumbuhan melalui asupan yang cukup, membangun kohesi sosial, hingga dalam jangka panjang memberikan multiplier effect pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan, dan keenam, terciptanya lapangan kerja serta mencegah urbanisasi.

“Tantangannya di implementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tetapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan muncul,” ujar Agus Sartono dalam siaran pers, Jumat (3/10).

Baca juga : Cegah Keracunan MBG, Guru Besar UI Tekankan Sistem Pengawasan dan Standar yang Ketat

Dalam pandangannya, jika dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, setidaknya terdapat 28,2 juta siswa SD/MI, 13,4 juta siswa SMP/MTs, 12,2 juta siswa SMK/MA/SMA, dan Dikmas/SLB 2,3 juta siswa sehingga total ada sekitar 55,1 juta yang harus dilayani. Semua itu tersebar di 329 ribu satuan pendidikan, dan belum termasuk lebih dari 20 ribu pesantren.

"Dengan anggaran 15 ribu rupiah per siswa, maka setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp247,95 triliun rupiah,” papar dia.

Menurutnya, implementasi program MBG dengan dana Rp247,95 triliun rupiah ini jauh lebih besar dari dana desa 2025 sekitar Rp71 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah tahun 2025 sebesar Rp347 triliun rupiah sehingga terdapat Rp665,95 triliun rupiah dana berputar di daerah.

Baca juga : Pemkab Kebumen Perketat Standar Keamanan Pangan Program MBG

“Jumlah yang sangat besar tentunya, dan diharapkan akan mendongkrak konsumsi dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Namun kembali ke pertanyaan awal riuhnya program MBG, persoalan muncul pada delivery mechanism,” terang dia.

Menurutnya, sesungguhnya sudah banyak program yang sasaran dan basisnya mengarah untuk siswa serta masyarakat tidak mampu seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial atau bansos.

Program-program tersebut selama ini menyasar setidaknya 20 persen pada keluarga tidak mampu.

Pada 2010, penyaluran BOS sempat mengalami persoalan dan akhirnya didistribusikan langsung ke satuan pendidikan, dan BOS ini diberikan ke sekolah/madrasah/satuan pendidikan berbasis pada besar kecilnya siswa.

“Pertanyaannya, kenapa MBG yang tujuannya sangat bagus tidak dilakukan menggunakan mekanisme yang sudah ada? Bukankah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa pendidikan merupakan urusan konkuren dan daerah diberi kewenangan? Kabupaten/Kota mengelola SD/SMP, Provinsi mengelola SMK/SMA dan pendidikan berbasis agama masih dibawah Kemenag,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Agus Sartono berpandangan, ada baiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai undang-undang. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya bertugas melakukan monitoring. Dengan cara dan pemberdayaan Pemerintahan Daerah, menurutnya, akan menjamin kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik.

Kantin Sekolah

Belajar dari praktik baik negara maju, kata Agus Sartono, program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah. Cara ini, disebutnya, lebih baik dibanding dengan cara atau sistem sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini. Melalui kantin sekolah, makanan akan tersaji segar dan  menghindari makanan basi dan berakibat keracunan MBG, seperti yang belakangan terjadi di berbagai daerah.

Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol, cara-cara seperti ini mestinya bisa dilakukan di Indonesia. “Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” terang dia.

Jika itu diterapkan, lanjut Agus, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik. Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar 15 ribu rupiah per porsi,  bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar 7.000 rupiah per porsi.

Alternatif lain, lanjut dia, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa, dan melibatkan orangtua untuk membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada putra putrinya.

Dengan cara seperti ini, Badan Gizi Nasional hanya perlu menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan. Begitu pula guru di sekolah, jika ada anak yang tidak membawa bekal, mereka bisa memberi peringatan.

“Jika sampai satu bulan tidak membawa bisa memanggil orangtuanya, dan jika masih terus bisa  dihentikan," kata dia.

"Cara seperti ini saya kira tidak saja menanggulangi praktek pemburu rente, tetapi juga dipercaya akan lebih efektif. Dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP, atau seperti penyaluran BOS,” tuturnya.

Masalah Rantai Penyaluran

Agus menuturkan akhir-akhir ini persoalan keracunan MBG jika dirunut sebagai akibat panjangnya rantai penyaluran. Penyaluran MBG melalui  Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program mulia ini.

Baginya, sungguh menyedihkan jika unit cost 15.000 rupiah per porsi per anak pada akhirnya tinggal 7.000 rupiah saja. Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi “Makar Bergiri Gratis” bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara “gratis”.

“Jika margin per porsi diambil 2.000 rupiah dan satu SPG melayani 3.000 rupiah porsi, maka per bulan keuntungan yang diperoleh sebesar 150 juta rupiah atau 1,8 M rupiah per tahun," terang dia.

Secara nasional, margin 2.000 rupiah dari 15.000 rupiah atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar. Karenanya implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar 33,3 triliun rupiah.

"Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” tutup dia. (H-3)