Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan agar makanan cepat saji atau junk food yang tinggi kalori, lemak, dan gula tidak dijadikan menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai keberadaan junk food seperti burger atau spageti tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang berfokus pada pemenuhan gizi.
"Ini kan makan bergizi kan gitu ya, berarti kan unsur gizinya itu harus benar-benar dipenuhi," kata Yeka di Jakarta, Selasa (30/9).
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sekolah tidak lagi menyediakan menu seperti sosis, burger, maupun chicken nugget dalam program tersebut. Jika variasi menu dibutuhkan, lanjutnya, pengolahannya sebaiknya dilakukan secara mandiri dengan bahan bergizi.
“Kecuali kalau nugget-nya itu bikin sendiri, bukan merupakan ultra-processed food,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menanggapi kritik soal adanya menu spageti dan burger dalam MBG. Menurutnya, menu tersebut bukan menu harian, melainkan hasil kreativitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap nasi.
"Mohon maaf ada yang mengkritik, 'Masa ada spageti? Masa ada burger diberikan, apa gizinya?' Jadi itu tidak selalu. Jadi anak-anak SPPG ini punya kreativitas, biar enggak bosan makan nasi," ujar Nanik dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9).
Nanik menambahkan, siswa memang diberi kesempatan mengajukan permintaan menu, namun hanya berlaku sekali dalam seminggu.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Hal itu ditegaskan Dadan dalam konperensi pers khusus program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sangat penting bagi SPPG untuk melakukan pengelolaan limbah dan penegakan standar operasional prosedur
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved