Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mendukung penuh atas langkah Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.
Menurut Selly, keberadaan Ditjen Pesantren sangat penting karena akan memperkuat peran pondok pesantren dalam meningkatkan kecerdasan generasi bangsa.
"Keberadaan dari Ditjen Pesantren sangat menolong untuk program pembangunan peningkatan kecerdasan anak bangsa. Maka saya termasuk orang yang sangat setuju untuk percepatan dari pembentukan Ditjen Pesantren, apalagi hari ini kita mengetahui ada satu ditjen yang sudah dilepas yaitu Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah)," kata Selly dikutip Rabu (29/9).
Selly menilai, pembentukan Ditjen Pesantren seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Apalagi, landasan hukumnya sudah kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
"Implementasinya itu, sebetulnya agak terlambat. Seharusnya dari beberapa tahun yang lalu, sudah dibuat Ditjen Pesantren," kata Selly.
Selain itu ia menyoroti perihal anggaran pesantren. Menurut dia, Kemenag juga perlu memperhatikan anggaran pesantren agar benar-benar memadai dalam pengembangan lembaga pendidikan itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengebut proses pembentukan Ditjen Pesantren. Ia berharap, keberadaannya bisa menjadi kado istimewa pada peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2025 mendatang.
"Kalau bisa menjadi kado untuk Hari Santri tanggal 22 Oktober yang akan datang. Kementerian Agama kehilangan Ditjen Haji, tetapi bisa menambah Ditjen Pesantren," ujarnya.
Ia menegaskan, pembentukan Ditjen ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian lebih besar kepada pesantren.
Menurutnya, selama ini pesantren berperan besar dalam pendidikan dan pembinaan umat. "Pesantren adalah kekuatan pendidikan yang perlu mendapat dukungan kelembagaan yang lebih kokoh," katanya. (Ant/P-4)
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
DPR menyoroti temuan Ombudsman RI terkait praktik pungutan liar (pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026.
Angota DPR RI Selly Gantina menilai jasa nikah siri di TikTok sebagai bentuk komersialisasi agama dan mendesak Kemenag serta aparat hukum bertindak tegas
Ledakan di SMAN 72 Jakarta jadi peringatan serius, banyak sekolah di Indonesia belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak.
Panja Haji akan memprioritaskan penyisiran dan pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran anggaran pengadaan barang dan jasa haji.
Pesantren merupakan warisan peradaban yang telah memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved