DPR: Kasus Siswa di NTT Cerminkan Kemiskinan Struktural

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi pengingat bagi pemerintah untuk segera menuntaskan masalah kemiskinan struktural.

Legislator PDIP itu menilai, insiden siswa berinisial YBS yang diduga melakukan bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000 merupakan potret nyata kemiskinan struktural.

"Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak," kata Selly, Rabu (4/2). 

Baca juga : Tragedi Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Gubernur NTT Tekankan Pembenahan Serius

Menurut Selly, insiden itu terjadi karena kegagapan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan yang layak. Ketika kebutuhan paling elementer dalam pendidikan, seperti buku pelajaran, menjadi penghalang hidup, hal itu menunjukkan kemiskinan struktural yang belum terselesaikan di negeri ini.

Selly juga menyoroti bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi kerap dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menjadi pihak paling rentan yang menanggung dampaknya secara psikologis dan sosial. Atas realitas ini, menurut dia, negara tidak boleh menutup mata.

Legislator Dapil Jabar VIII itu menegaskan, konstitusi telah jelas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun, saat akses pendidikan dasar masih menyisakan biaya tidak langsung yang memberatkan rakyat miskin, seperti buku dan perlengkapan sekolah, negara belum sepenuhnya hadir.

Baca juga : Mensos Prihatin Anak SD Bunuh Diri di NTT, Pastikan Pendampingan pada Keluarga

"Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan," ujar Selly.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan bebas dari beban yang menyingkirkan anak-anak miskin dari harapan hidupnya.

Selly mendesak penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” ujarnya. (Ant/P-4)