Ketua DPP GAN Soroti Jarak Emosional Elite dan Rakyat Usai Dua Kasus Anak Meninggal karena Kemiskinan

KETUA DPP Gerakan Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin, menyoroti lemahnya kepekaan sosial elite pemerintahan. Hal itu menyusul dua peristiwa tragis yang menimpa anak-anak dari keluarga miskin dalam sepekan terakhir. Ia menilai persoalan utama bangsa saat ini bukan kekurangan anggaran atau data, melainkan jarak emosional antara pengambil kebijakan dan realitas hidup masyarakat.

“Masalah utama yang kita hadapi hari ini bukan kekurangan dana, data, atau rencana, tetapi jarak emosional antara elite pemerintahan dan realitas hidup masyarakat,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (9/2).

Ia merujuk pada dua kasus memilukan: seorang anak yang mengakhiri hidupnya setelah tidak mendapatkan uang Rp10 ribu untuk membeli buku dan alat tulis, serta seorang anak lain yang meninggal dunia terlindas truk kontainer saat berusaha mencari uang untuk membeli nasi.

Baca juga : Sebelum Akhiri Hidup, Siswa SD di Ngada Sempat Gagal Cairkan PIP

Menurut Burhanuddin, dua peristiwa tersebut menjadi potret buram kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di tengah gencarnya pembangunan dan besarnya anggaran negara yang digelontorkan.

“Dua anak, dua akhir hidup dalam keadaan papa. Yang satu wafat dalam keputusasaan, yang lain wafat dalam perjuangan. Keduanya mencerminkan wajah kemiskinan yang masih kita abaikan,” ujarnya.

Kebijakan Dinilai Jauh dari Kehidupan Warga

Burhanuddin menilai banyak kebijakan publik lahir dari ruang rapat yang nyaman, bukan dari pengalaman langsung di lapangan. Akibatnya, kebijakan sering kali tidak menyentuh akar persoalan, bahkan menambah beban masyarakat miskin.

Baca juga : Kementerian HAM Turunkan Tenaga Pendamping usai Insiden Anak SD di Ngada

“Banyak kebijakan lahir dari ruang rapat berpendingin udara, bukan dari lorong-lorong kampung, pesisir, atau desa terpencil tempat warga berjuang mempertahankan hidup,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya metode observasi langsung dan dialog setara dengan warga sebagai dasar perumusan kebijakan. Menurutnya, mendengar rakyat tidak cukup hanya melalui laporan atau statistik.

“Mendengar bukan sekadar membaca data, tetapi hadir, menyimak tanpa prasangka, dan menjadikan suara warga sebagai dasar kebijakan,” kata Burhanuddin.

Kritik Gaya Hidup Pejabat dan Anggaran Negara

Dalam pernyataannya, Burhanuddin juga mengkritik gaya hidup mewah sebagian pejabat di tengah kondisi ketimpangan sosial. Ia menilai perilaku tersebut melukai rasa keadilan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Di tengah kemiskinan dan kelaparan, perilaku pejabat yang mempertontonkan kemewahan bukan hanya tidak etis, tetapi menyakitkan nurani publik,” ujarnya.

Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara, termasuk program bernilai triliunan rupiah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat paling rentan.

“Sedih rasanya menyaksikan kasus-kasus ini, sementara triliunan rupiah telah digelontorkan, namun nestapa kelaparan masih terjadi di negeri ini,” katanya.

Seruan Kepemimpinan Berbasis Empati

Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan privilese. Ia mendorong para pejabat untuk menjadikan kepekaan sosial dan empati sebagai kompetensi utama dalam kepemimpinan.

“Ukuran kepemimpinan bukan seberapa megah proyek yang diresmikan, melainkan seberapa manusiawi kebijakan yang dihasilkan,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil.

“Jika kepekaan sosial kembali menjadi fondasi kepemimpinan, negara ini tidak hanya bergerak maju, tetapi bergerak bersama rakyatnya,” pungkas Burhanuddin. (E-4)